DENPASAR – Dunianewsbali.com, Gubernur Bali Wayan Koster, bersama jajaran Forkopimda, menegaskan sikap terhadap maraknya isu seputar keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak tertib dan berpotensi meresahkan masyarakat di Bali.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada hari Senin, 12 Mei 2025, (Soma Wage Medangsia), bertepatan dengan Hari Purnama, Gubernur didampingi Ketua DPRD Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Danrem 163/Wira Satya, dan Kepala BIN Daerah Bali, menyampaikan hal-hal penting terkait pengaturan dan pengawasan terhadap ormas.
Tata Kehidupan Bali Berlandaskan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Bali mengacu pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengedepankan kesucian dan keharmonisan alam, manusia, dan budaya Bali. Dalam visi ini, seluruh elemen masyarakat termasuk ormas wajib menjunjung nilai-nilai lokal dan norma kebangsaan sesuai prinsip Trisakti Bung Karno dan nilai Pancasila.
Keberadaan Ormas Diatur Undang-Undang
Hingga saat ini, tercatat 298 ormas telah resmi terdaftar melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Provinsi Bali. Ormas yang belum memiliki SKT atau tidak melaporkan kepengurusannya kepada pemerintah daerah dinyatakan tidak diakui secara hukum dan tidak diperkenankan menjalankan aktivitas di wilayah Bali.
Sistem Keamanan Bali Sudah Mandiri dan Terpadu, Keamanan di Bali ditangani oleh aparat negara seperti TNI dan Polri, serta lembaga adat melalui SIPANDU BERADAT dan BANKAMDA yang melibatkan Pecalang, Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Sistem ini terbukti mampu menjaga ketertiban, termasuk dalam perhelatan internasional, tanpa campur tangan pihak luar berbentuk ormas keamanan.
Bali Tolak Ormas Premanis dan Provokatif, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi ormas yang berkedok menjaga keamanan namun justru melakukan premanisme, intimidasi, atau tindakan kriminal. Keberadaan ormas semacam ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang aman dan damai.
Warga Pendatang Harus Hargai Nilai Lokal
Bali terbuka bagi siapa saja, termasuk pendatang. Namun, mereka wajib menghormati budaya lokal dan menaati aturan pemerintah daerah. Gubernur mencontohkan praktik positif dari berbagai paguyuban etnis yang telah berkontribusi secara harmonis dalam pembangunan Bali.
Sikap Tegas dan Seruan Bersatu, Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Bali bersama unsur Forkopimda sepakat untuk mengambil tindakan tegas terhadap ormas yang meresahkan. Gubernur pun menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat yang menolak ormas premanis dan mengajak seluruh warga untuk bersatu menjaga keamanan dan kedamaian Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal seperti gilik-saguluk, para-sparo, dan sarpana ya.
Mari Bersatu Nindihin Gumi Bali, Berlandaskan Kearifan Lokal
“Mari guyub, kompak, dan bergotong royong menjaga Gumi Bali yang damai, tertib, dan berbudaya,” tegas Gubernur Wayan Koster. (Ich)
