Ia juga menyinggung proses praperadilan yang menurutnya memperlihatkan perbedaan pandangan terkait kewenangan penyidik dalam menggunakan alat bukti dari pihak terlapor maupun tersangka.
Ipung mengkritik pernyataan penyidik dalam duplik yang menyebut penggunaan alat bukti merupakan kewenangan penyidik, bukan kewajiban.
Menurutnya, penyidikan semestinya tidak hanya berfokus pada keterangan pelapor, saksi-saksi yang diajukan pelapor, maupun ahli dari pihak pelapor. Bukti dan saksi yang dapat menguntungkan pihak terlapor atau tersangka juga harus dipertimbangkan secara objektif.
Selain KC, Ipung turut mempertanyakan penetapan Liem Jen Lie (LJL) sebagai tersangka. Ia menyebut LJL terseret perkara tersebut karena menjadi penjamin ketika KC menjalani persalinan di Rumah Sakit Prima Medika.
Padahal, menurut Ipung, berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, seseorang yang telah berusia di atas 21 tahun dapat menjadi penjamin bagi dirinya sendiri.
Ipung mengaku telah menyerahkan dokumen terkait ketentuan tersebut kepada penyidik. Namun, ia menilai bukti itu belum mendapatkan pertimbangan sebagaimana yang diharapkan.
Desak Investigasi dan Gelar Perkara Khusus
Atas berbagai persoalan tersebut, Ipung meminta Kapolresta Denpasar melakukan investigasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang menjerat KC dan LJL.
Ia juga meminta diberikan kesempatan untuk mengajukan gelar perkara khusus atau gelar perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Menurut Ipung, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh fakta dan alat bukti diperiksa secara objektif serta mencegah terjadinya kekeliruan dalam proses penegakan hukum.
Dalam argumentasinya, Ipung turut mengutip Pasal 55 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur pembuktian asal-usul anak melalui akta kelahiran autentik yang dikeluarkan pejabat berwenang.
Ia menilai akta kelahiran yang kini telah diterbitkan merupakan dokumen penting yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan perkara terhadap kliennya.
“Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan, besar harapan kami kepada Bapak selaku Kapolresta Denpasar saat ini berkenan dan sudi kiranya melakukan investigasi terhadap perkara a quo atau mengizinkan kami untuk memohon melakukan Gelar Perkara Khusus atau Gelar Perkara bersama dengan Jaksa Penuntut Umum agar tidak terjadi penyidikan yang sesat, kriminalisasi terhadap seseorang,” tegasnya.
Ipung berharap penyerahan alat bukti tahap III dapat menjadi momentum bagi Kapolresta Denpasar dan jajaran penyidik Unit PPA untuk menelaah kembali seluruh rangkaian peristiwa.
Ia menilai sejumlah persoalan, mulai dari penguasaan akta perkawinan, perubahan status KTP, surat pemblokiran pengurusan akta kelahiran hingga penetapan tersangka, perlu diperiksa secara menyeluruh.
Dalam pernyataan penutupnya, Ipung bahkan menyampaikan dugaan adanya rekayasa dan kepentingan tertentu di balik perkara yang menjerat kliennya.
“Demikian Alat Bukti Tahap III (Ketiga) yang kami ajukan ke hadapan Bapak atas perintah Ibu Kanit PPA Polresta Denpasar pada tanggal 8 September 2026. Semoga alat bukti di atas bisa membuat Bapak dan jajaran Bapak untuk bisa menelaah perkara yang saat ini sedang ditangani oleh Unit PPA Polresta Denpasar yang sarat dengan rekayasa, pemaksaan, by design dan sarat dengan pesanan-pesanan tertentu demi kepentingan yang lebih besar, yaitu balas dendam,” pungkasnya.
Seluruh tudingan dan penilaian tersebut merupakan pernyataan pihak kuasa hukum KC. Penanganan perkara, termasuk penilaian terhadap alat bukti dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan, tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. (Riza)