Ia juga mengungkapkan temuan bahwa KTP KC dengan status kawin ternyata telah dicetak dan diambil oleh RSL pada 2 Maret 2026.
Temuan tersebut menjadi dasar Ipung mempertanyakan laporan RSL tertanggal 10 Maret 2026 yang menyebut KC menggunakan KTP palsu dengan status belum kawin.
Menurutnya, penyidik perlu mendalami siapa yang mengurus perubahan status KTP tersebut, dokumen apa yang digunakan, serta bagaimana keberadaan KTP lama yang semestinya ditarik setelah perubahan status perkawinan.
“Pertanyaan kami di sini: Mengapa Penyidik tidak menggali/memperdalam Laporan tersebut dengan mempertanyakan kepada Pelapor beberapa hal, Mengapa Tersangka KC menggunakan KTP belum Kawin padahal anda suaminya? Siapa yang memegang Akta Perkawinan Karina Chandra? Siapa yang memegang Kartu Keluarga (KK) yang tercantum anda Pelapor dan Terlapor sebagai Suami Istri?” kata Ipung.
Persoalkan Pemblokiran Pengurusan Akta Kelahiran
Persoalan lain yang turut disoroti adalah surat pemblokiran pengurusan akta kelahiran yang disebut dikirim RSL kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada 11 Februari 2026.
Ipung mempertanyakan tujuan pengiriman surat tersebut karena saat itu anak KC dan RSL belum dilahirkan. Bayi tersebut baru lahir tiga hari kemudian, tepatnya 14 Februari 2026, di Rumah Sakit Prima Medika.
Menurutnya, penyidik perlu menelusuri alasan dan dasar pengajuan pemblokiran tersebut, termasuk apakah terdapat kepentingan tertentu di balik langkah tersebut.
Ipung juga mengungkapkan dugaan adanya tekanan terhadap KC terkait waktu dan lokasi persalinan.
Ia menyebut kliennya diminta melahirkan pada 22 Februari 2026 pukul 11.16 WITA di Rumah Sakit Balimed dengan bantuan dokter Wardiana.
Namun, KC justru melahirkan lebih awal, yakni pada 14 Februari 2026 di Rumah Sakit Prima Medika. Perbedaan waktu dan lokasi persalinan tersebut, menurut Ipung, kemudian dipersoalkan dan dikaitkan dengan dugaan penggelapan asal-usul anak.
“Jadi, kental sekali tersirat di sini seorang suami, yaitu Pelapor ingin menguasai istrinya. Bahkan, untuk melahirkan pun harus sesuai dengan kehendaknya, bukan keinginan bayinya. Di mana logika berpikirnya?” ujar Ipung.
Bahkan, Ipung meminta Kapolresta Denpasar mempertimbangkan pemeriksaan kejiwaan terhadap RSL. Ia mengklaim persoalan pemeriksaan psikiater terhadap pelapor pernah terungkap dalam persidangan perceraian melalui keterangan saksi yang merupakan orang tua kandung RSL.
Pertanyakan Penggunaan Alat Bukti dalam Penyidikan
Tidak hanya substansi perkara, Ipung turut mempersoalkan mekanisme penerimaan dan pertimbangan alat bukti yang diajukan pihaknya kepada penyidik Unit VI/PPA Polresta Denpasar.
Ia mengungkapkan, ketika mendampingi KC menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) pada 8 September 2026, pihaknya sempat bermaksud menyerahkan sejumlah alat bukti surat kepada penyidik.
Namun, menurut Ipung, Kanit Unit VI/PPA AKP Ni Luh Putu Mega Melinda menyarankan agar alat bukti tersebut disampaikan langsung kepada Kapolresta Denpasar untuk selanjutnya didisposisikan kepada penyidik.
“Saat itu, kami ingin menyerahkan beberapa alat bukti surat, namun ditolak oleh Ibu Kanit dengan mengatakan: ‘Jika punya alat bukti yang mau diajukan, silakan ajukan ke Kapolresta langsung. Nanti Kapolresta akan disposisikan ke kami.’ Berdasarkan hal tersebut, kami ajukan Alat Bukti Surat Tahap III (Tiga) ke hadapan Bapak Kapolresta Denpasar,” ungkapnya.
Ipung mengaku telah menyerahkan lebih dari 30 alat bukti. Meski demikian, ia mempertanyakan sejauh mana dokumen-dokumen tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam proses penyidikan.