Sebagai bagian dari Kelompok Ahli Gubernur, Prof. Kartini mengapresiasi keseriusan jajaran pemerintah daerah yang sebenarnya telah membentuk berbagai Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan, baik untuk penanganan sampah maupun lingkungan hidup. Bahkan, pengerukan sedimen dan gulma baru-baru ini berhasil mengembalikan estetika Danau Yeh Malet.

Namun, ia mengkritik keras mandeknya implementasi Perda No. 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik yang sudah menginjak usia 7 tahun. Menurutnya, regulasi yang matang belum didukung oleh sinergi anggaran dan metode eksekusi di lapangan.
“Masalah utamanya adalah belum jalannya prinsip 3K: Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi. Instansi-instansi kita masih bekerja sendiri-sendiri. Aturan dan sosialisasi sampah sudah siap, tapi yang hilang adalah pendampingan intensif. Mengubah perilaku masyarakat mengelola sampah itu adalah urusan membangun karakter, tidak bisa instan,” urai Prof. Kartini.
Solusi Integrasi: Mengawinkan Sampah Kota dengan Penyelamatan Hulu
Sebagai jalan keluar konkret, Prof. Kartini mendesak pemerintah untuk segera mengintegrasikan pengelolaan sampah perkotaan dengan penyelamatan ekosistem air hulu.
Seluruh kawasan pemukiman, hotel, dan restoran di wilayah hulu wajib memiliki sistem pengolahan limbah mandiri agar tidak ada rembesan domestik yang masuk ke badan air.
Di sisi lain, potensi 900 ton pupuk organik per hari yang bersumber dari 65% sampah domestik Bali harus segera didistribusikan secara masif untuk mendukung pertanian organik total di sekitar danau. Jika sektor pertanian di sekitar danau beralih penuh ke sistem organik, maka aliran residu beracun ke danau dapat dihentikan, tanah marginal Bali subur kembali, dan kelestarian ekosistem air dapat terjaga secara kontinu.
“Sekarang saatnya kita buka semua data apa adanya, tidak ada lagi yang bisa atau perlu ditutupi. Semua pihak, termasuk rekan-rekan jurnalis, harus menyebarluaskan kondisi riil ini agar seluruh masyarakat sadar dan bergerak bersama demi masa depan anak cucu Bali,” pungkasnya. (Brv)