JAKARTA | Dunia News Bali – Tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menyusul berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mendorong perlunya terobosan dalam pembiayaan pembangunan. Selain mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dinilai perlu mengembangkan sumber pendanaan alternatif agar berbagai program pembangunan tetap berjalan berkelanjutan.
Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah obligasi daerah. Meski landasan hukumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), implementasinya masih membutuhkan percepatan, termasuk penguatan kepastian hukum dan kesiapan pemerintah daerah.
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus President Director Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa obligasi daerah perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk menambah kapasitas investasi, bukan sekadar menggantikan anggaran yang berkurang akibat kebijakan pemotongan TKD.
Menurutnya, penerbitan obligasi daerah semestinya diarahkan untuk membuka ruang pembiayaan baru sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam mempercepat pembangunan.
“Obligasi daerah ini bukan sekadar untuk substitusi, tapi ini adalah tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah,” ujar Agus dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Agus juga mengingatkan pentingnya memastikan kemampuan pembayaran kembali obligasi tidak bergantung pada APBD rutin. Karena itu, pembiayaan melalui obligasi daerah harus diarahkan pada proyek-proyek produktif yang mampu menghasilkan pendapatan atau revenue-generating projects.
Skema yang dapat dikembangkan antara lain pembangunan dan pengelolaan rumah sakit dengan standar pelayanan yang baik maupun infrastruktur transportasi yang memiliki potensi pendapatan. Dengan demikian, pengembalian dana kepada investor dapat bersumber dari hasil pengelolaan proyek atau skema revenue bond, bukan membebani anggaran rutin pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, menegaskan bahwa OJK memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan aspek perlindungan investor publik pada penerbitan obligasi daerah.
Sebagai regulator pasar modal, OJK memastikan seluruh ketentuan dan prinsip keterbukaan informasi dipenuhi sebelum instrumen tersebut ditawarkan kepada masyarakat.
Proses penerbitannya sendiri membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Tahapan tersebut mencakup persetujuan DPRD, Kementerian Keuangan, pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, hingga penyusunan dokumen keterbukaan informasi berupa prospektus serta penyediaan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Di tengah proses penerbitan obligasi daerah yang membutuhkan sejumlah tahapan administratif dan regulasi, Agus menawarkan alternatif pembiayaan yang dinilai dapat lebih cepat direalisasikan, yakni melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan koordinasi Asbanda.
Menurut Agus, kekuatan perbankan daerah secara kolektif dapat menjadi sumber pembiayaan strategis bagi pemerintah daerah, terutama untuk proyek infrastruktur berskala besar yang membutuhkan pendanaan melampaui kapasitas satu bank.