Bahas Raperda Ormas, Pansus DPRD Badung Perkuat Pendataan, Evaluasi dan Pemberdayaan

Di sisi lain, Lanang Umbara menyebut DPRD Badung memiliki fungsi pengawasan yang dapat digunakan apabila ditemukan persoalan di lapangan. DPRD juga dapat melakukan pengecekan atau turun langsung ke lapangan untuk memastikan aspirasi masyarakat maupun persoalan yang berkaitan dengan keberadaan Ormas dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Namun, ia menegaskan Raperda tersebut tidak diarahkan untuk membatasi keberadaan Ormas.

“Perda ini bukan sekadar untuk merapikan Ormas secara administrasi. Kita ingin memastikan keberadaan Ormas terdata, dievaluasi dan kemudian diberdayakan,” paparnya.

Ditargetkan Rampung Akhir 2026

Setelah tahapan penyerapan aspirasi selesai, Pansus DPRD Badung akan melanjutkan pembahasan terhadap berbagai masukan yang telah disampaikan.

Aspirasi yang dinilai relevan, sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat akan diakomodasi dalam materi Raperda. Sementara masukan yang berada di luar materi muatan Raperda akan dikoordinasikan dengan lembaga atau instansi terkait.

“Aspirasi yang dinilai relevan, sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat akan diakomodasi dalam Raperda. Sementara aspirasi yang berada di luar materi muatan Raperda akan dikoordinasikan dengan lembaga atau instansi terkait,” kata Lanang Umbara.

Baca juga:  UPMI Bali Sabut Hut PGRI Ke-80 dan Hari Guru Nasional 2025 : Gelar Donor Darah dan Upacara Bendera

Pansus DPRD Badung menargetkan penyusunan Raperda tentang Pemberdayaan Ormas tersebut dapat diselesaikan pada akhir 2026 dengan tetap mengikuti tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanang Umbara berharap Raperda yang nantinya ditetapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi dapat menjadi instrumen untuk membangun tata kelola Ormas yang lebih tertib, transparan dan produktif.

“Di satu sisi, Ormas tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di sisi lain, pemerintah memiliki instrumen untuk melakukan pendataan, pembinaan dan evaluasi, agar aktivitas organisasi tetap berada dalam koridor hukum serta mendukung keamanan, kenyamanan, persatuan dan membantu pembangunan Kabupaten Badung,” pungkasnya. (riza)

Berita Terpopular

Scroll to Top