Marak Pemasaran Asuransi Lintas Negara Tanpa Izin, 11 Regulator ASEAN Sepakati Pengawasan Berbasis AI

BADUNG | dunianewsbali – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama regulator dari 11 negara anggota memperkuat pengawasan asuransi digital ASEAN dalam pertemuan 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) di Bali, Rabu (18/11/2026). Langkah strategis ini dirancang untuk membendung peredaran produk asuransi lintas negara ilegal sekaligus mengakselerasi pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan keuangan kawasan.
​

Pertemuan yang berlangsung pada 16–19 November 2026 ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan regulator, pelaku usaha perasuransian, asosiasi industri, hingga lembaga mitra dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste.
​

Celah Pemasaran Ilegal di Kanal Digital
​

Transformasi digital di sektor jasa keuangan telah memperluas jangkauan layanan asuransi secara signifikan. Namun, perkembangan pesat tersebut memicu kerentanan baru berupa praktik pemasaran dan distribusi produk asuransi lintas batas negara yang tidak mengantongi izin resmi melalui platform digital.
​

Kondisi ini menuntut adanya harmonisasi aturan dan pertukaran informasi antarotoritas pengawas di Asia Tenggara. Tanpa koordinasi lintas yurisdiksi yang solid, masyarakat di kawasan berisiko tinggi dirugikan oleh penawaran produk yang menyalahi ketentuan hukum nasional masing-masing negara.
​

Baca juga:  Suarakan Kegelisahan Anggota, Bali SPA Bersatu Ajukan Judicial Review

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, menekankan bahwa dinamika digitalisasi dan tekanan ekonomi global menuntut respons kolektif yang terukur.

​”Ketidakpastian global dan pesatnya digitalisasi terus membentuk kembali lanskap industri asuransi. Oleh karena itu, kerja sama regional menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan, melindungi pemegang polis, serta memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi dalam jangka panjang,” ujar Herman dalam forum tersebut.

 

​Adopsi Kecerdasan Artifisial dan Mitigasi Risiko
​

Sebagai pemegang keketuaan 29th AIRM, Indonesia melalui OJK menginisiasi sejumlah terobosan pengawasan modern. Salah satu poin krusial yang didorong adalah integrasi kecerdasan artifisial (artificial intelligence) ke dalam sistem pengawasan perasuransian guna mendeteksi potensi risiko dan pelanggaran pasar secara lebih presisi.
​

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK sekaligus Ketua AIRM, Ogi Prastomiyono, menilai keterkaitan risiko antarnegara di Asia Tenggara menjadikan kolaborasi sebagai keharusan mutlak.

​”Risiko itu tidak mengenal batas negara, jadi risiko life, kesehatan, kemudian juga kerugian itu dapat terjadi di mana-mana. Kita sebagai negara ASEAN itu saling terkait karena di industri asuransi itu kolaborasi sangat penting, bukan berkompetisi, tetapi berbagi risiko,” kata Ogi.

 

Baca juga:  Aturan Baru OJK: Tenggat Laporan Keuangan dan SLIK Asuransi Diperpanjang

​Pilar Penguatan Ekosistem Asuransi Kawasan
​

Selain membentengi ruang digital, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur perlindungan nasabah jangka panjang. Indonesia sendiri tengah mematangkan implementasi program penjaminan polis yang diamanatkan undang-undang untuk mulai beroperasi pada tahun 2028.

​”Melalui kerja sama ini, saya meyakini bahwa ASEAN dapat membangun industri asuransi yang lebih kuat, inklusif, inovatif, tangguh dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan,” tegas Friderica.

 

​Untuk mewujudkan ekosistem yang tangguh tersebut, forum regulator dan industri asuransi ASEAN menyepakati beberapa fokus kerja sama utama:

Berita Terpopular

Scroll to Top