DENPASAR – Dunianewsbali.com, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, menekankan pentingnya pemberdayaan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Bali.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan antara Ombudsman Bali dan para Kepala Dinas Pendidikan se-Bali yang membahas pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB).
BMPS Provinsi Bali mencatat, sejak 2022 hingga 2025, sebanyak 29 SMA swasta di Bali terpaksa menutup operasional akibat kekurangan peserta didik.
“Penutupan ini dipicu oleh pembangunan sekolah negeri baru yang tidak mempertimbangkan kuota dan kondisi demografis secara menyeluruh, sehingga sekolah swasta kehilangan banyak siswa,” ujar Ambara.
Ia menegaskan bahwa sekolah swasta bukanlah pesaing sekolah negeri, melainkan mitra pemerintah yang telah lama berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan sejak masa awal kemerdekaan.
“Sekolah swasta bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban anggaran negara sekaligus meningkatkan APM, yang saat ini stagnan di angka 74 persen,” tambahnya.
BMPS Provinsi Bali juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan di Bali. Dari total APBD 2024 sebesar Rp6,9 triliun, seharusnya minimal 20 persen atau sekitar Rp1,38 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan. Dengan jumlah siswa jenjang SLTA sekitar 186.111 orang, alokasi dana tersebut setara dengan Rp7,4 juta per siswa per tahun, yang dinilai cukup untuk mewujudkan pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta.
Dalam surat rekomendasi resmi kepada Ombudsman Bali, BMPS menyampaikan sejumlah poin penting, antara lain:
Evaluasi dan validasi data Dapodik sesuai Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 tentang SPMB guna memastikan data yang akurat dan transparan.
Pelaksanaan SPMB yang adil agar sekolah swasta memperoleh kuota yang proporsional dan tidak dirugikan oleh kelebihan kuota di sekolah negeri.
Penguatan kemitraan antara pemerintah, sekolah negeri, dan swasta tanpa dikotomi, guna menciptakan sistem pendidikan yang kolaboratif.
Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran pendidikan agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi peningkatan mutu pendidikan.
BMPS Provinsi Bali berharap rekomendasi ini mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya kolektif membangun pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing.
“Dengan langkah strategis ini, kami optimistis Bali mampu meningkatkan APM dan mencetak generasi yang cerdas, kreatif, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global,” pungkas Gede Ngurah Ambara Putra.(Bud)
