DENPASAR – Upaya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan di Bali terus digencarkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) 2025 yang digelar Ombudsman RI Provinsi Bali bersama seluruh Kepala Dinas Pendidikan se Bali, Kamis (22/05/2025).
Pada pertemuan itu, Nyoman Suwitra, Ketua Komisi IV DPRD Bali yang juga mantan Bupati Klungkung, mengungkapkan keprihatinannya atas masih rendahnya APM Bali yang stagnan di angka 74 persen. “Ketimpangan kualitas sekolah menjadi akar masalah. Masih ada sekolah favorit dan non-favorit karena sarana-prasarana serta SDM belum merata, sementara anggaran pemerintah terbatas,” ujarnya.
Ia menekankan, sistem SPMB harus terus disempurnakan untuk memastikan tidak ada anak yang “tercecer” (tidak mendapat sekolah), sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945.
Tantangan utama yang dihadapi meliputi mekanisme kurasi nasional yang dinilai masih rumit, kesenjangan daya tampung sekolah, serta belum optimalnya pemanfaatan sekolah swasta, khususnya SMK berbasis industri yang justru banyak diminati.
“APM tidak hanya tentang jumlah, tapi juga kualitas. Sekolah swasta adalah mitra, bukan pesaing,” tegas Suwitra.
Ketua Ombudsman Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, dalam pertemuan itu menekankan pentingnya transparansi dalam SPMB. “Kami ingin memastikan empat jalur penerimaan (domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi) bisa berjalan adil. Sekolah swasta yang memenuhi standar juga harus dilibatkan dalam penanganan siswa tercecer,” ujar Sri Widhiyanti.
“Dengan sistem yang transparan, tidak ada alasan anak Bali tidak sekolah,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, SH, dalam pertemuan itu mengingatkan tentang pentingnya pemberdayaan sekolah swasta.
Dirinya menyoroti fakta bahwa sejak 2022 hingga 2025, sebanyak 29 SMA swasta di Bali terpaksa tutup akibat kekurangan murid. Penutupan ini dipicu oleh pembangunan sekolah negeri baru yang tidak mempertimbangkan kuota dan kondisi demografis secara matang.
“Pembangunan sekolah negeri baru yang tidak mempertimbangkan kuota dan kondisi demografis secara matang telah membuat sekolah swasta kehilangan banyak siswa,” ujar Ngurah Ambara.
Padahal, sekolah swasta merupakan aset penting yang telah berperan sejak masa awal kemerdekaan dalam mencerdaskan anak bangsa.
“Sekolah swasta bukanlah pesaing, melainkan mitra pemerintah yang dapat membantu mengurangi beban anggaran negara dan meningkatkan APM,” tambahnya.
Ketua BMPS juga mengingatkan bahwa APBD Bali tahun 2024 sebesar Rp6,9 triliun seharusnya mengalokasikan minimal 20 persen atau sekitar Rp1,38 triliun untuk pendidikan. Dengan jumlah siswa SLTA sekitar 186.111, alokasi dana per siswa mencapai Rp7,4 juta per tahun, yang sangat cukup untuk mewujudkan pendidikan gratis di SLTA negeri maupun swasta.
Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti
Dalam pertemuan tersebut, Ketua BMPS Provinsi Bali, secara resmi menyerahkan surat rekomendasi kepada Ketua Ombudsman Provinsi Bali, yang mencakup beberapa poin penting, antara lain:
• Evaluasi dan validasi data Dapodik sekolah sesuai Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 tentang SPMB agar data akurat dan transparan.
• Keadilan dalam pelaksanaan SPMB agar sekolah swasta mendapat kuota yang proporsional dan tidak dirugikan oleh kelebihan kuota di sekolah negeri.
• Mendorong kemitraan sinergis antara pemerintah, sekolah negeri, dan swasta tanpa dikotomi agar semua pihak dapat berkontribusi mencerdaskan bangsa.
• Pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran pendidikan APBD Bali agar tepat sasaran dan berdampak positif.
Melalui surat tersebut BMPS Bali berharap rekomendasi ini mendapat perhatian serius dalam upaya bersama membangun pendidikan Bali yang inklusif, berkualitas, dan mampu meningkatkan daya saing generasi muda serta meningkatkan APM.
Acara pertemuan pada hari itu diakhiri dengan dilaksanakannya penanda tanganan pakta Integritas seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk bersama-sama berkomitmen menyelenggarakan SPMB 2025 dengan adil dan transparan. (E’Brv)
