Saat ini, total aset BPD secara nasional telah mencapai sekitar Rp1.100 triliun, menempatkannya pada posisi kelima dalam industri perbankan nasional. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun hampir mencapai Rp800 triliun, dengan total portofolio kredit berada di kisaran Rp660 triliun.
Besarnya kapasitas tersebut membuka peluang bagi BPD untuk berperan lebih aktif dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui kerja sama antarlembaga perbankan.
Agus mencontohkan, kebutuhan pembangunan instalasi air minum di kawasan Jatiluhur atau Bekasi, Jawa Barat, maupun percepatan pembangunan transportasi Trans Jatim di Jawa Timur, dapat dibiayai melalui skema sindikasi antar-BPD.
“Kalau suatu daerah seperti Jawa Barat akan membangun instalasi air minum di Jatiluhur atau Bekasi, atau Jawa Timur membutuhkan percepatan pembangunan Trans Jatim, kita bisa lakukan sindikasi,” jelasnya.
Melalui mekanisme tersebut, keterbatasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dimiliki masing-masing BPD dapat diatasi dengan menggabungkan kapasitas pembiayaan beberapa bank dalam satu skema pendanaan bersama.
Skema kredit sindikasi ini sekaligus membuka ruang bagi BPD untuk memperluas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Tidak hanya berfokus pada pembiayaan konvensional bagi aparatur sipil negara (ASN), perbankan daerah juga dapat mengambil peran lebih besar dalam mendukung proyek infrastruktur strategis yang memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan publik.
Dengan demikian, obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD menjadi dua alternatif pembiayaan yang dapat dikembangkan secara berdampingan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Editor: Dnb13