“Apa yang bisa didapatkan Bali dan seberapa besar kontribusinya, itu sebaiknya ditanyakan kepada pihak KEK Kura Kura Bali. Karena ranahnya sudah bukan hanya provinsi lagi, tetapi berdasarkan Keputusan Presiden RI,” ungkapnya.
Ia menilai kunjungan Pansus TRAP ke kawasan KEK Kura Kura Bali semestinya lebih menitikberatkan pada manfaat dan kontribusi bagi masyarakat Bali, bukan sekadar mencari kesalahan administratif.
Selain itu, Kresna Budi meminta Pansus TRAP lebih intens berkoordinasi dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, yang juga merupakan Dewan Pembina KEK Kura Kura Bali.
“Intinya jangan sampai masyarakat Bali dimarginalisasi terhadap keberadaan KEK Kura Kura Bali. Ini juga bagian dari menjaga marwah Gubernur Bali, karena DPRD Bali dan Gubernur Bali adalah mitra kerja,” tegasnya.
Kresna Budi juga mengingatkan bahwa fokus awal pembentukan Pansus TRAP adalah menangani persoalan tata ruang dan banjir di Bali. Karena itu, ia berharap pansus kembali memprioritaskan persoalan masyarakat seperti normalisasi sungai dan penanganan banjir di sejumlah wilayah, termasuk di kawasan Pancasari, Kabupaten Buleleng.
“Itu yang menjadi skala prioritas. Kami sebagai pimpinan DPRD Bali terus berkoordinasi agar Pansus TRAP dalam pelaksanaannya tetap berkomunikasi dengan pimpinan. Hal-hal seperti ini perlu dievaluasi ke depan agar tujuan pansus jelas dan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat maupun media sosial,” pungkasnya. (red)