DPRD Bali Tegas: Villa Ilegal di Hutan Pejarakan Harus Dibongkar, Fungsi Kawasan Wajib Dipulihkan

“Sudah cukup lama sejak penghentian itu dilakukan, tetapi belum ada kepastian. Apakah dilanjutkan atau dihentikan permanen, ini yang harus ditegaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketut Rochineng menegaskan bahwa DPRD Bali tidak bertujuan menghambat investasi, melainkan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

“Tujuan kami bukan melarang masyarakat sejahtera, justru memastikan kesejahteraan itu tidak dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Dari sisi hukum, pelanggaran di kawasan hutan memiliki dasar sanksi yang kuat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, mengatur secara tegas larangan penggunaan kawasan hutan tanpa izin.

Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana penjara mulai dari satu hingga sepuluh tahun, serta denda antara Rp1 miliar hingga Rp10 miliar. Bahkan, pejabat yang lalai dalam pengawasan juga dapat dijerat hukum.

DPRD Bali menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Rekomendasi resmi, termasuk kemungkinan pembongkaran total dan pemulihan kawasan hutan, dijadwalkan akan disampaikan dalam laporan akhir pada awal April 2026.

Baca juga:  Saksi Dihadirkan, Tiga Terdakwa Kasus Duaan Penipuan Jual Beli Tanah di Jalan Kampus Unud Makin Terpojok

Kasus ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi semua pihak agar tidak bermain-main dengan aturan tata ruang dan perlindungan hutan di Bali. (*)

Berita Terpopular

Scroll to Top