DPRD Bali Tegas: Villa Ilegal di Hutan Pejarakan Harus Dibongkar, Fungsi Kawasan Wajib Dipulihkan

Buleleng | dunianewsbali – Villa ilegal di kawasan hutan Buleleng kini menjadi sorotan serius DPRD Bali. Bangunan yang berdiri di Banjar Dinas Goris Kemiri, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak itu resmi disegel aparat setelah diduga melanggar tata ruang dan tidak mengantongi izin.

Kasus ini bermula dari inspeksi mendadak Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali pada 13 Oktober 2025. Temuan tersebut kemudian diperdalam melalui kunjungan kerja Komisi I DPRD Bali ke DPRD Kabupaten Buleleng pada 27 Maret 2026.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa bangunan tersebut tidak memiliki izin resmi dan secara prinsip memang tidak bisa mendapatkan izin. Lokasinya berada di kawasan hutan desa, yang secara aturan tidak diperuntukkan bagi pembangunan permanen, apalagi menggunakan material beton.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan bahwa dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR/BKKPR) telah secara jelas melarang aktivitas pembangunan di kawasan tersebut.

“Di kawasan itu tidak boleh ada pembangunan beton. Fungsinya harus tetap sebagai hutan,” tegasnya.

Baca juga:  Diperiksa Karena Diduga Overstay, Pria Rusia Kedapatan Simpan Ganja Diseret ke Pengadilan

Pelanggaran ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi menimbulkan dampak ekologis serius. Perubahan fungsi hutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mempercepat degradasi lingkungan, hingga meningkatkan risiko bencana.

DPRD juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab, termasuk dugaan keterlibatan lembaga pengelola hutan desa. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk potensi sanksi administratif hingga pidana.

“Kalau memang terbukti ada pelanggaran, tentu ada konsekuensi, baik sanksi administratif, denda, hingga pidana,” imbuh Supartha.

Sorotan juga datang dari anggota dewan lainnya yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil. Dr. Somvir mengingatkan agar tidak ada perlakuan berbeda antara masyarakat kecil dan pelaku usaha besar.

“Kalau ini melanggar dan harus dibongkar, maka aturan yang sama juga harus berlaku untuk semua. Jangan sampai masyarakat kecil ditindak, sementara yang besar dibiarkan,” ujarnya.

DPRD Bali kini mengarah pada langkah yang lebih tegas. Jika sebelumnya hanya dilakukan penyegelan, hasil pendalaman terbaru membuka kemungkinan rekomendasi pembongkaran total bangunan, penghentian aktivitas secara permanen, serta pemulihan kawasan hutan seperti semula.

Baca juga:  Usai Dilantik PPKHI, Gek Uma Bertekad Fokus Pada Mediasi dan Edukasi Hukum Bagi Perempuan, Anak, dan Warga Terpinggirkan

Penanganan kasus ini tetap berlanjut meski masa tugas Pansus TRAP telah berakhir. Komisi I DPRD Bali mengambil alih proses pengawasan untuk memastikan tindak lanjut berjalan konsisten.

DPRD juga menyoroti luas kawasan hutan di Buleleng yang mencapai sekitar 7.799 hektare, tersebar di Desa Pejarakan, Sumberklampok, dan Sumberkima. Kawasan ini dinilai sangat strategis dan harus dijaga dari berbagai bentuk pelanggaran.

Di sisi lain, kekhawatiran juga muncul terkait dampak pembangunan di wilayah resapan air. Sekretaris Komisi I DPRD Bali, Nyoman Oka Antara, mengingatkan bahwa pembangunan berbasis beton di daerah ketinggian dapat mengurangi daya serap tanah dan meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir.

“Kalau bangunan besar berdiri di atas, daya serap air berkurang. Air akan mengalir deras ke bawah, dan masyarakat di hilir yang akan menerima dampaknya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap reaktif setelah bencana terjadi.

“Jangan tunggu ada korban baru bergerak. Pengawasan harus dilakukan sejak awal,” imbuhnya.

Anggota DPRD Bali lainnya, Gede Harja Astawa, menyoroti belum adanya kepastian atas status pembangunan tersebut meski sebelumnya telah dihentikan sementara.

Baca juga:  Dugaan Praktik Mafia Tanah di Bangli, Mantan Notaris dan Pengusaha Digugat Ahli Waris

Berita Terpopular

Scroll to Top