DENPASAR – Ketua DPD Projo Bali, Gusti Agung Ronny Indra Wijaya (Gung Ronny), menegaskan bahwa pecalang sebagai polisi adat tidak seharusnya mengambil alih fungsi penegak hukum atau terlibat dalam urusan di luar tradisi Bali. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi maraknya polemik di media sosial terkait kehadiran ormas (organisasi masyarakat) luar di Bali yang dinilai berpotensi memicu keresahan, Selasa (13/05/2025).
Gung Ronny menekankan bahwa pecalang memiliki peran khusus dalam budaya Bali, yakni sebagai penjaga ketertiban berdasarkan adat, bukan sebagai alat penertiban umum seperti mengatur pedagang kaki lima, parkir liar, apalagi menghadapi ormas luar.
“Pecalang itu harus ‘celang’ (waspada), ‘celing’ (tajam pendengaran), dan ‘celong’ (jelas penglihatan). Mereka bukan garda depan untuk urusan penegakan Perda atau bentrok dengan ormas,” tegasnya.
Ia menyayangkan fenomena pecalang yang kerap “cawe-cawe” di luar tugas utamanya, bahkan terlibat dalam konflik dengan ormas luar. “Yang berwenang membatasi ormas itu Kesbangpol, bukan pecalang,” tegas Ronny.
Isu viral terkait penolakan ormas luar di Bali, terutama yang kerap dikaitkan dengan tindakan premanisme seperti penguasaan lahan dan kekerasan, mendapat sorotan tajam. Ronny membedakan tegas antara ormas yang taat hukum dan preman berbaju ormas.
“Jangan generalisasi. Tidak semua ormas preman, tapi juga tidak semua preman itu ormas. Pemerintah harus tegas menertibkan yang abu-abu,” ujarnya.
Ia mendorong Kesbangpol untuk memberikan pembinaan kepada ormas tentang batasan aktivitas di Bali, alih-alih sekadar larangan tanpa solusi. “Beri mereka pemahaman, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Bali. Jangan cuma viral di media, tapi implementasinya nol,” kritiknya.
Ronny menilai pemerintah kerap hanya bersikap reaktif saat isu ormas viral, tanpa tindakan berkelanjutan. “Jangan hangat-hangat tahi ayam. Kalau mau melindungi Bali, lakukan dengan konsisten, termasuk menertibkan ormas yang ada di dalam pemerintahan sendiri,” sindirnya, menyiratkan adanya kepentingan ganda di tubuh birokrasi.
Sebagai solusi, Gung Ronny menyarankan:
1. Pecalang difokuskan kembali sebagai penjaga adat, bukan penegak hukum umum.
2. Kesbangpol dan kepolisian harus lebih aktif mengawasi ormas, termasuk preman yang “berkedok” ormas.
3. Pemerintah perlu membuat regulasi jelas dan program edukasi untuk ormas luar yang ingin beraktivitas di Bali.
Dengan budaya Bali yang unik dan berbasis adat, upaya melindunginya dari infiltrasi ormas yang meresahkan harus dilakukan tanpa mengorbankan peran pecalang sebagai simbol kearifan lokal. Pemerintah dituntut tegas, bukan sekadar retorika. (E’Brv)
