Dukung Riset SPPG, ARUN Tekankan MBG Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

JAKARTA  | Dunia News Bali – Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) menyatakan dukungan terhadap kegiatan riset dan program live in yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dukungan itu disampaikan setelah forum diskusi bertajuk “Pemaparan Hasil Pra Riset Live In di Dapur SPPG Mekar Baru Tangerang & Diskusi Implementasi Pasal 33 UUD 1945”. Forum tersebut melibatkan sejumlah unsur terkait, mulai dari LBH Tridharma Indonesia, pengelola SPPG, pelaku UMKM rantai pasok, BUMDes, tenaga lapangan hingga perwakilan yayasan pengelola SPPG.

Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., menilai riset yang dilakukan mahasiswa terhadap tata kelola SPPG penting untuk memastikan program pemerintah tidak sebatas memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Menurutnya, program tersebut juga harus mampu menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat di tingkat lokal.

“ARUN secara penuh memberikan dukungan moril atas gerakan akademis yang berpihak pada rakyat ini,” tegas Bob Hasan di Kantor DPP ARUN, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Baca juga:  Sengketa The Umalas Signature Bali: Kejari Denpasar Didesak Tangkap Paksa Budiman Tiang

Menurut ARUN, keterlibatan mahasiswa melalui riset dan live in dapat menjadi salah satu instrumen untuk melihat secara langsung pelaksanaan program SPPG di lapangan. Pengamatan tersebut mencakup penyerapan produk UMKM, penggunaan tenaga kerja lokal, hingga pengaruh program terhadap daya beli masyarakat.

Soroti Peran UMKM dalam Rantai Pasok

Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling atau Nando, mengatakan hasil pra-riset AMM di SPPG Mekar Baru, Tangerang, memperlihatkan adanya potensi besar program SPPG dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro apabila tata kelolanya dijalankan sesuai ketentuan.

“Adanya penyerapan UMKM sebagai rantai pasok dan pelibatan tenaga kerja lokal sebagai relawan dapur terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat setempat,” kata Nando.

ARUN berpandangan pengawalan terhadap pelaksanaan program perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati satu mata rantai. Dampaknya diharapkan dapat dirasakan UMKM, koperasi, petani, peternak, pekerja lokal hingga masyarakat penerima manfaat.

Menurut ARUN, pola tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama dan mengedepankan prinsip kemakmuran rakyat.

Baca juga:  Ajus Linggih Tegas: Jangan Kambinghitamkan Golkar, Pertamina Bali Harus Bertanggung Jawab!

ARUN Dorong Sinkronisasi Tiga Kelompok Data

Ketua Srikandi DPP ARUN, Linda Kartika Dewi, menekankan pentingnya keterbukaan sekaligus sinkronisasi data dalam mengukur keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut setidaknya ada tiga kelompok data yang perlu menjadi perhatian. Pertama, capaian pertumbuhan dan perkembangan gizi penerima manfaat. Kedua, tingkat penyerapan rantai pasok yang melibatkan UMKM, koperasi, petani dan peternak lokal. Ketiga, perkembangan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh penyerapan tenaga kerja serta keterlibatan relawan dapur.

“Bila ketiga data tersebut dapat tersinkronisasi dengan baik, maka akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan serta maksimalnya peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi di tingkat akar rumput,” ujar Linda.

ARUN menilai keterbukaan data menjadi bagian penting dalam evaluasi MBG. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari banyaknya makanan yang disalurkan, tetapi juga dari peningkatan kualitas gizi serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Riset Lanjutan Menyasar Sejumlah Daerah

DPP ARUN juga menyatakan dukungan terhadap agenda riset lanjutan AMM yang akan dilakukan di sejumlah SPPG di Jawa Barat, Banten, Riau dan Papua.

Baca juga:  Peduli dan Berbagi, NasDem Bali Kobarkan Semangat Kemanusiaan di HUT ke-14

Berita Terpopular

Scroll to Top