Dukung Riset SPPG, ARUN Tekankan MBG Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam rangkaian agenda “September Sejarah Emas” pada 19 Agustus hingga 6 September 2026. Sementara itu, DPP ARUN dijadwalkan melepas peserta riset pada 18 Agustus 2026.

Di Jawa Barat, riset akan menyasar tiga SPPG di Kuningan serta masing-masing satu SPPG di Bandung dan Bogor. Sementara di Banten, terdapat dua SPPG di Kabupaten Tangerang, termasuk SPPG Mekar Baru.

Adapun di luar Pulau Jawa, kegiatan riset direncanakan berlangsung di Bengkalis, Riau, serta Merauke, Papua.

Nando menegaskan dukungan ARUN tidak berhenti pada dukungan moral. Organisasi tersebut juga menyiapkan langkah untuk ikut mengawal implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Melihat situasi dan keadaan hari ini, Dewan Pimpinan Pusat DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) akan mengambil langkah-langkah gerakan nyata dengan membentuk ‘Kabinet Tantangan’. Pokok utama dari gerakan ini ditujukan untuk mengawal dan menegakkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, demi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Nando.

Baca juga:  Akses Jalan Munggu Diduga Jadi “Jalan Berbayar”, Warga Sebut Pungutan Capai Rp100 Juta per Are

Tekankan Koridor Hukum dan Etika Akademik

Sementara itu, Ketua Harian DPP ARUN, Johnny Situwanda, S.H., M.H., mengingatkan agar seluruh aktivitas riset dan live in yang dilakukan mahasiswa tetap berada dalam koridor akademik, etika serta hukum.

“Kami membersamai semangat ‘Rapat Ikada’ ini. Namun, kami mengingatkan dan memastikan agar adik-adik mahasiswa tetap menjaga etika, berkomunikasi, bersosialisasi, serta berkoordinasi secara aktif dengan pihak kampus masing-masing,” ujar Johnny.

DPP ARUN menyatakan rangkaian riset dan live in tersebut akan mendapatkan pendampingan dari LBH Tridharma Indonesia. Pendampingan ditujukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan tertib, aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi ARUN, pengawasan terhadap tata kelola SPPG tidak semata-mata menyangkut persoalan teknis penyediaan makanan bergizi. Program MBG dinilai memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Karena itu, ARUN menilai pengawalan diperlukan untuk memastikan anggaran serta aktivitas program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak terkonsentrasi pada kepentingan tertentu. Negara, dalam konteks tersebut, didorong hadir secara kuat agar tujuan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi tidak kalah oleh kepentingan atau kekuatan kartel. (red/riza)

Baca juga:  Kejagung Dalami Sengketa Batu Ampar, HPL 0001 Pejarakan Jadi Sorotan

Berita Terpopular

Scroll to Top