JAKARTA | dunianewsbali – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akses keuangan daerah harus berujung pada perbaikan daya beli keluarga, sekaligus mengumumkan rencana alokasi pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang dalam Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Prabowo mengingatkan bahwa perluasan produk perbankan tidak boleh berhenti menjadi slogan angka di atas kertas semata. Menurutnya, ukuran sejati keberhasilan ekonomi adalah kenaikan pendapatan riil keluarga kecil.
”Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” ujar Prabowo di hadapan para kepala daerah dan pelaku industri jasa keuangan.
Paradigma Baru: Beralih dari Kepemilikan Rekening ke Kesejahteraan Riil
Dalam agenda tersebut, Kepala Negara resmi mengesahkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026. Lembaga ini dipimpin langsung oleh Presiden, dengan Menko Perekonomian sebagai Ketua Harian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pergantian nama dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK membawa pesan mendasar. Orientasi pemerintah kini dipusatkan pada ketahanan ekonomi unit terkecil, yakni rumah tangga.
”Perubahan ini menandai pergeseran orientasi kebijakan, dari yang semula berfokus pada inklusi keuangan melalui kepemilikan rekening menjadi indikator peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga,” kata Airlangga.
Indikator keberhasilan finansial keluarga kini mencakup tiga pilar utama:
Ketahanan terhadap pemenuhan kebutuhan keuangan yang berkualitas.
Daya tahan finansial dalam menghadapi guncangan ekonomi tiba-tiba.
Rasa aman dan kepastian dalam mengelola keuangan masa depan.
Pemberantasan Rentenir dan Capaian 552 Wilayah
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi melaporkan bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kini telah terbentuk 100 persen di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota (total 552 tim). Jaringan ini berfungsi menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani perbankan formal.
”Hasilnya sangat nyata bisa kita lihat di sini bahwa beberapa program unggulan kita yaitu program kredit pembiayaan melawan rentenir telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur, kemudian kredit pembiayaan sektor prioritas Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur,” papar Friderica.
Friderica memaparkan keberhasilan pembentukan 552 TPAKD di seluruh Indonesia serta realisasi penyaluran program kredit melawan rentenir yang telah menyentuh angka Rp64,8 triliun bagi jutaan debitur. Selain penanganan pembiayaan mikro, penetrasi perbankan tercatat mencakup berbagai sektor:
Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar): Menghimpun 59,36 juta rekening atau menjangkau 88,83 persen pelajar nasional.
Jaringan Laku Pandai: Menembus 72.982 desa dan merangkul sekitar 17 juta warga masuk sistem keuangan formal.
Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI): Berjalan di 135 desa dengan memfasilitasi pembukaan 174 ribu tabungan serta mencetak ratusan agen perbankan desa.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, pemerintah pusat terus menyiapkan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang inovatif mempercepat akses keuangan warganya. Kehadiran langsung Presiden dinilai memberi sinyal kuat bagi seluruh kepala daerah untuk tidak pasif memperluas akses permodalan kerakyatan. (editor: brv)