Gede Indria Nilai Dakwaan JPU Kasus Nelson Tidak Cermat, Persoalkan Lex Mitior

Kuasa hukum I Nyoman Nelson, Gede Indria, S.H., M.H., bersama tim penasihat hukum, mempersoalkan kecermatan dakwaan JPU dalam perkara dugaan TPPO KM Awindo 2A di PN Denpasar. (Foto Digital: Dunia News Bali)

DENPASAR | Dunia News Bali – Perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap calon anak buah kapal (ABK) KM Awindo 2A memasuki babak baru. Tim penasihat hukum Direktur Utama PT Solusi Kapal Indonesia (SKI), I Nyoman Nelson, menyerang konstruksi hukum yang digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Denpasar dalam surat dakwaan.

Tim pembela menilai dakwaan terhadap Nelson tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Keberatan tersebut disampaikan Gede Indria, S.H., M.H., bersama I Gede Putu Adhi Mulyawan, S.H. dan Ni Putu Nathalia Dewi, S.H., dalam eksepsi yang diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar.

Bagi tim penasihat hukum, persoalan dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai rangkaian perekrutan dan penempatan calon ABK, tetapi juga menyangkut ketepatan dasar hukum yang digunakan JPU untuk menjerat Nelson.

JPU Bangun Konstruksi TPPO

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan posisi PT SKI sebagai agen kapal PT Awindo International, termasuk dalam pengurusan Perjanjian Kerja Laut (PKL).

Para calon ABK disebut semula dijanjikan bekerja di kapal collecting atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Jakarta dan Pekalongan dengan gaji sekitar Rp3 juta hingga Rp3,5 juta per bulan.

Baca juga:  PPWI Gelar Sertifikasi Wartawan, Tekankan Peran Strategis AI dan Pengakuan Global

Namun, menurut uraian dakwaan, para calon ABK kemudian diarahkan bekerja menangkap cumi di perairan Merauke dengan masa kerja sekitar 10 bulan dan waktu kerja hingga 12 jam sehari.

JPU juga mendalilkan adanya pembatasan kebebasan, penahanan dokumen pribadi, pembebanan biaya, ancaman ganti rugi, serta tidak terpenuhinya sejumlah kebutuhan dasar para calon ABK.

Nama Nelson kemudian dikaitkan dengan dugaan persetujuan perubahan nominal upah dalam PKL menjadi Rp3,1 juta serta persetujuan penandatanganan sejumlah dokumen oleh pegawainya.

Dakwaan juga menguraikan transaksi keuangan yang dikaitkan dengan proses perekrutan dan penempatan calon ABK, termasuk dugaan penerimaan agen fee oleh Nelson.

Namun, seluruh konstruksi tersebut kini diuji oleh tim penasihat hukum melalui eksepsi.

Gede Indria Persoalkan Dasar Hukum Dakwaan

Salah satu keberatan utama pembelaan diarahkan pada pasal yang digunakan JPU.

Gede Indria menilai jaksa tidak cermat dalam merumuskan dasar hukum dakwaan karena menggunakan Pasal 455 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, tetapi menurutnya tidak mencantumkan secara jelas pasal dalam UU Penyesuaian Pidana yang menjadi dasar perubahan tersebut.

Baca juga:  Rumah Bersertifikat Dikuasai Orang Lain, Respons Aparat Dipertanyakan

“Surat dakwaan yang hanya menyebutkan juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tanpa menyebutkan pasalnya adalah surat dakwaan yang tidak cermat,” tegas Gede Indria.

UU Nomor 1 Tahun 2026 memang melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023. Untuk tindak pidana perdagangan orang, ketentuan Pasal 455 juga mengalami perubahan. Dalam rumusan baru, ancaman pidananya menjadi penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII, berbeda dari rumusan sebelumnya yang mencantumkan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda dengan batas minimum dan maksimum kategori tertentu.

Karena itu, menurut tim pembela, perubahan tersebut tidak dapat diabaikan dalam menentukan ketentuan pidana yang diterapkan terhadap terdakwa.

Lex Mitior Jadi Titik Serangan Pembela

Persoalan kemudian bergeser pada asas lex mitior atau prinsip pemberlakuan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.

Gede Indria menyebut perbuatan yang didakwakan terhadap Nelson terjadi pada Agustus 2025. Sementara UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Baca juga:  Penahanan Terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi dalam Penanganan Perkara di PN Jakarta Pusat

Berita Terpopular

Scroll to Top