Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan terjadi, diberlakukan ketentuan baru, kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.
Atas dasar itu, tim pembela berpendapat perubahan ketentuan pidana harus diperhitungkan dalam perkara Nelson.
“Dikaitkan dengan asas lex mitior atau lex favor reo, ketentuan baru yang lebih menguntungkan terdakwa harus diterapkan,” ujar Gede Indria.
Argumentasi tersebut menjadi salah satu titik penting dalam eksepsi. Sebab, perubahan Pasal 455 melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 antara lain mengubah pola ancaman pidana TPPO dengan menghilangkan batas minimum pidana penjara tiga tahun yang terdapat dalam rumusan sebelumnya.
Pertanggungjawaban Nelson atau Korporasi?
Selain mempersoalkan perubahan ketentuan pidana, tim pembela juga menyoroti konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam dakwaan.
Menurut Gede Indria, JPU dinilai belum secara terang membedakan apakah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan merupakan pertanggungjawaban Nelson sebagai individu atau pertanggungjawaban PT SKI sebagai korporasi.
Persoalan tersebut, menurut pembela, muncul ketika Nelson didakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT SKI.
“Surat dakwaan seharusnya jelas apakah yang didakwa adalah perorangan atau korporasi. Jangan sampai terjadi pencampuran antara dakwaan perseorangan dan dakwaan korporasi,” katanya.
Menurut tim hukum, pertanggungjawaban pidana individu dan korporasi memiliki konstruksi hukum serta konsekuensi pidana yang berbeda.
Pembela juga mempersoalkan penggunaan ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam dakwaan, termasuk jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang didakwa.
Minta Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum
Berdasarkan berbagai keberatan tersebut, tim penasihat hukum meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan surat dakwaan JPU Nomor Reg. Perk. PDM-407/DENPA.ETL/06/2026 tanggal 20 Juli 2026 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Tim pembela juga meminta pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan serta memohon agar Nelson dibebaskan atau dikeluarkan dari tahanan.
“Kami berpendapat surat dakwaan tersebut tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga patut dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima,” ujar Gede Indria.
Dengan demikian, pertarungan hukum dalam perkara dugaan TPPO KM Awindo 2A tidak hanya berkutat pada rangkaian perekrutan dan penempatan calon ABK.
Eksepsi pembela membawa perkara tersebut ke persoalan yang lebih mendasar, yakni ketepatan penerapan hukum pidana setelah berlakunya KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana, penerapan asas lex mitior, serta kejelasan subjek yang dimintai pertanggungjawaban pidana.
Di satu sisi, JPU memiliki konstruksi perkara sebagaimana dituangkan dalam surat dakwaan. Di sisi lain, tim pembela mempersoalkan konstruksi tersebut melalui argumentasi hukum mengenai perubahan aturan pidana dan batas pertanggungjawaban individu dengan korporasi.
Seluruh keberatan tersebut kini menjadi bagian dari proses pemeriksaan di pengadilan. Penilaian akhir mengenai benar atau tidaknya dalil para pihak berada pada kewenangan majelis hakim berdasarkan hukum dan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.
Adapun seluruh tuduhan terhadap Nelson dalam surat dakwaan masih merupakan dalil penuntut umum dan belum menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (red/riza)