3. Biaya “Ajeg Bali” yang Diabaikan: Seluruh himbauan Gubernur untuk melestarikan lingkungan (Wana Kerthi) dan budaya (Danu Kerthi, dll) pada akhirnya bermuara pada pengeluaran masyarakat. Biaya-biaya ini harus diakui secara resmi sebagai “faktor lain” dalam perhitungan upah minimum, di luar kebutuhan hidup minimum.
Di mana dan Kapan Aksi Ini Diperlukan?
Tuntutan ini berlaku untuk seluruh wilayah Provinsi Bali, dari level provinsi (UMP) hingga level kabupaten/kota (UMK). Momen penetapan upah minimum yang biasanya dibahas pada akhir tahun adalah waktu yang kritis bagi pemerintah untuk membuktikan komitmennya. Kebutuhan ini adalah kebutuhan sekarang juga, bukan besok atau lusa. Setiap penundaan hanya akan menambah beban dan meningkatkan kerentanan sosial masyarakat Bali.
Bagaimana Seharusnya Pemerintah Bertindak?
Pemerintah Daerah harus berani keluar dari zona nyaman. Gubernur Bali perlu:
1. Membuat Kajian Khusus: Mengkaji ulang struktur biaya hidup di Bali dengan memasukkan secara serius komponen biaya pelestarian adat dan budaya.
2. Berani Menetapkan Kebijakan Pro-Rakyat: Menetapkan UMP Bali pada angka yang setara dengan DKI Jakarta, bahkan berambisi untuk menjadi yang tertinggi di Indonesia, sebagai cerminan dari tingginya biaya hidup dan kontribusi budaya terhadap pariwisata.
3. Memaksa Korporasi untuk Berkeadilan: Melakukan pendekatan dan regulasi yang memastikan perusahaan-perusahaan besar, khususnya yang berlabel internasional, memberikan upah yang layak dan berkeadilan, sebanding dengan pendapatan dan harga yang mereka terapkan.
Masyarakat Bali tidak meminta belas kasihan. Mereka menuntut keadilan. Kenaikan UMP yang signifikan bukan sekadar urusan angka, melainkan sebuah langkah strategis untuk menyelamatkan masa depan Bali, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kelestarian budaya yang menjadi napas pariwisatanya. Jika pemerintah masih berdiam diri, maka gugatan ini akan semakin keras: untuk siapa sebenarnya “surga” Bali ini dipertahankan? (Tim)