HANURA Gelar Silaturahmi Akhir Tahun 2026 di Bali, Oesman Sapta Soroti Pariwisata dan Obligasi Daerah

BADUNG | Dunia News Bali – DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Bali menggelar Silaturahmi Akhir Tahun 2026 di The Stones Hotel Legian, Grand Ballroom Lantai III, Kabupaten Badung, Minggu (22/11/2026).

Kegiatan yang menghadirkan Ketua Umum DPP Partai HANURA, DR. Oesman Sapta, tersebut menjadi momentum konsolidasi sekaligus forum memperkuat sinergi antara pengurus pusat, daerah, dan seluruh jajaran kader partai.

Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Bali Gde Wirajaya Wisna, SE., S.Kom., M.Kom., Sekretaris DPD HANURA Bali I Wayan Buda Parwata, SP., bersama jajaran pengurus DPD dan pengurus DPC HANURA se-Bali.

Turut hadir Wakapolda Bali, Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, para pimpinan partai politik se-Bali, serta sejumlah undangan lainnya.

Silaturahmi akhir tahun yang dipusatkan di Bali ini diharapkan menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia, terutama dalam mendorong penguatan pendapatan daerah, pengembangan sektor pariwisata, pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah, serta optimalisasi peran struktur partai hingga tingkat bawah.

Baca juga:  Temu Wirasa Peserta Manusa Yadnya Gemakan Generasi Muda Pemenang Sesuai Nilai-Nilai Hindu di Pasraman Sarwa Dharma Denpasar

Dalam arahannya, Oesman Sapta menilai Bali memiliki posisi strategis sebagai contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sumber pendapatan, khususnya melalui sektor pariwisata.

Menurutnya, potensi pariwisata tidak hanya dimiliki Bali. Berbagai daerah di Indonesia juga mempunyai peluang besar untuk mengembangkan sektor tersebut sehingga program pembangunan pariwisata perlu didorong secara merata.

“Karena memang Bali ini harus menjadi contoh income daerah, baik khususnya di dalam wisata. Itu sebabnya harapan kita program wisata yang harus dibangun negara ini, juga terjadi di daerah-daerah,” kata Oesman Sapta.

Selain pariwisata, ia juga menyoroti pentingnya obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan lebih besar untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.

Oesman Sapta menyebut pembahasan mengenai sistem obligasi daerah telah berjalan di lingkungan MPR. Karena itu, ia berharap pemahaman mengenai kepentingan dan kebutuhan daerah juga mendapat perhatian serius dari fraksi-fraksi di parlemen.

Ia mengingatkan bahwa sebagian besar anggota DPR RI merupakan wakil dari berbagai daerah yang memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi dan kemajuan wilayah masing-masing.

Baca juga:  Berlakukan UU Nomor 3 Tahun 2024, Masa Jabatan 41 Kepala Desa Di Jembrana Diperpanjang Otomatis

“Tentu mereka mempunyai keinginan daerahnya masing-masing untuk maju. Bohong kalau mereka mewakili daerahnya, kalau tidak pernah berjuang untuk daerahnya sendiri,” tegasnya.

Menurut Oesman Sapta, perjuangan terhadap kepentingan daerah harus menjadi perhatian para wakil rakyat, termasuk pimpinan partai politik. Para ketua umum partai diharapkan mampu meyakinkan jajaran masing-masing agar berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat diperjuangkan dan dibahas di DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Oesman Sapta juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan struktur organisasi HANURA di tingkat daerah, terutama Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Ia meminta seluruh kader bekerja keras dan membuktikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah. Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh kepengurusan di tingkat provinsi maupun pusat, tetapi justru bertumpu pada DPC sebagai basis suara dan kekuatan organisasi di lapangan.

Oleh sebab itu, ia menegaskan pentingnya menghargai serta memperhatikan keberadaan seluruh pengurus DPC.

“Jadi, DPC-DPC itu yang punya suara dan mereka memang harus menghargai DPC-DPC itu. Begitu juga saya dengan DPC-DPC,” ujarnya.

Baca juga:  Sambut WWF, WALHI Bali Desak Pemerintah Stop Proyek yang Merusak Subak dan Rakus Air

Berita Terpopular

Scroll to Top