Oesman Sapta juga menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi percepatan pembangunan infrastruktur di Bali yang sebelumnya disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster.
Ia mengungkapkan, berbagai masukan dari para gubernur yang ditemuinya akan dihimpun dan dirumuskan menjadi keputusan untuk selanjutnya diperjuangkan melalui parlemen pada 2027 mendatang.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa perjuangan membangun daerah merupakan tanggung jawab bersama dan tidak boleh dibatasi oleh kepentingan satu partai politik saja.
Para kader di tingkat pusat, menurutnya, harus tetap memiliki kepedulian terhadap daerah asal dan memperjuangkan kebutuhan pembangunan wilayah yang diwakilinya.
Oesman Sapta berharap semangat tersebut dapat digaungkan oleh seluruh elemen politik di Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap daerah bukan berarti membangun sikap kedaerahan yang sempit, melainkan memastikan setiap wilayah memperoleh perhatian dan dukungan pembangunan.
“Semua harus berpikir dan mendukung daerahnya masing-masing. Jadi, tidak kedaerahan sempit, itu tidak boleh. Saya enggak setuju itu, tapi berpihak kepada daerah sendiri,” tandasnya.
Koster: Obligasi Daerah Bisa Perkuat Fiskal Bali
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik perhatian terhadap pengembangan obligasi daerah sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, potensi penerapan obligasi daerah di Bali saat ini sedang diupayakan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Obligasi Daerah. Apabila regulasi tersebut telah disahkan menjadi undang-undang, pemerintah daerah akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengembangkan pembiayaan pembangunan melalui skema tersebut.
Koster menilai obligasi daerah dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan karena memberikan ruang bagi daerah dalam memperkuat kemampuan fiskalnya.
“Saya kira dengan adanya obligasi daerah, yang nomor satu, daerah akan lebih mampu melakukan percepatan pembangunan dengan fiskal yang lebih kuat. Tentu saja, kalau daerah sudah memiliki kapasitas yang lebih kuat, investasi akan menjadi lebih menarik dan lebih kompetitif bagi daerah,” kata Koster.
Terkait dukungan Oesman Sapta terhadap percepatan pembangunan infrastruktur Bali, Koster menilai Ketua Umum HANURA tersebut merupakan tokoh nasional yang memiliki posisi strategis serta dihormati oleh para pimpinan partai politik dan pimpinan lembaga negara.
Menurutnya, posisi tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat dukungan terhadap kebutuhan pembangunan Bali, khususnya dalam mendorong kebijakan fiskal dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Jadi, kita sangat berharap beliau bisa men-support,” ujar Koster.
Mengenai percepatan pembangunan infrastruktur darat dan laut, Koster memastikan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan konsep serta peta kebutuhan pembangunan secara lengkap dan terperinci.
Namun, realisasi berbagai rencana tersebut masih menghadapi kendala utama, yakni keterbatasan anggaran.
“Itu semuanya sudah ada dan detail. Cuma uangnya saja yang belum ada,” tutupnya.
Editor: Dnb13