Hari Persandian dan Pentingnya Menjaga Ruang Siber

Peringatan Hari Persandian Indonesia

JAKARTA – Pada setiap tanggal 4 April kita memperingati Hari Persandian Indonesia, sebuah kesempatan untuk merayakan peran penting lembaga persandian dalam menjaga keamanan negara.

Saya sebagai sewaktu masih sebagai siswa Akademi Sandi Negara (Aksara) atau yang sekarang dikenal sebagai Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) diajarkan bagaimana beratnya perjuangan Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati merintis sampai akhirnya terbentuk Badan Persandian Negara pada tanggal 4 April 1946.

Beratnya perjuangan beliau karena sebelum beliau menerima penugasan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia saat itu yaitu Mr. Amir Sjariffudin untuk mendirikan serta memimpin sebuah badan pemberitaan rahasia bagi kepentingan pemerintahan padahal profesi beliau sebelumnya adalah seorang dokter yang berdinas di Kementerian Pertahanan Bagian-B (IntelUen) dan beliau merupakan seorang yang awam dengan dunia persandian.

Tugas berat beliau lainnya adalah membentuk serta membangun Dinas Code bersamaan dengan tugas membangun sistem kode sandi. Awal pembentukan Dinas Code dilakukan oleh beliau dibantu oleh Lettu Santoso yang ditunjuk oleh beliau sebagai kepala pendidikan persandian pada bulan Desember 1946.

Baca juga:  HBP ke-61 Diisi Potong Tumpeng Kakanwil Ditjenpas Bali di Lapas Kerobokan

Dinas Code pada waktu itu juga dikenal sebagai Badan Persandian Negara, sebuah badan yang berlokasi di Yogyakarta dan memiliki kedudukan langsung dibawah Kementerian Pertahanan Bagian-V dengan tugas pokoknya adalah untuk mengelola persandian. Selain mengembangkan sistem kode sandi, Dinas Code juga memiliki tugas untuk memecahkan pesan-pesan bersandi milik musuh serta melaksanakan tugas Dinas Kurir untuk memeriksa berita dari dalam serta luar negeri.

Mungkin kita dulu juga belum benar-benar bisa merdeka jika tidak ada persandian serta dinas code karena semua rencana operasi perang akan mudah sekali disadap oleh pihak musuh. Dari Dinas Code itulah akhirnya terus berkembang sehingga menjadi sebuah organisasi besar yaitu Badan Siber dan Sandi Negara setelah beberapa kali bertransformasi.

Ruang siber telah menjadi arena yang dinamis dan tidak terduga, dengan berbagai ancaman yang terus berkembang. Dari serangan siber yang bertujuan merusak infrastruktur kritis hingga pencurian data dan penyebaran disinformasi, tantangan yang dihadapi dalam ruang siber semakin kompleks dan meresahkan.

Baca juga:  Sidang Keempat RU di PN Denpasar, Kuasa Hukum Soroti Penangkapan, BAP dan Barang Bukti

Ruang siber adalah domain virtual yang mencakup jaringan komputer, sistem informasi, perangkat lunak, dan data yang terhubung secara global. Dalam ruang siber ini, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik oleh individu, organisasi, maupun negara seperti Serangan siber, Pencurian Identitas, Penyebaran Disinformasi & Hoaks, Kejahatan Siber dan Kriminalitas Online, Perang Informasi dan Kebijakan, Kerentanan Infrastruktur Kritis serta Perlindungan Privasi dan Data.

Ruang siber telah menjadi medan perang modern yang memperlihatkan kompleksitas dan keunikan tersendiri. Ancaman siber berkembang dengan cepat dan sering kali bersifat tak terlihat, mencakup serangan siber, pencurian data, propaganda online, dan bahkan perangkat lunak jahat yang bertujuan untuk merusak infrastruktur kritis. Dalam menghadapi tantangan ini, persandian Indonesia dihadapkan pada tugas yang tidak mudah.

Sudah banyak deretan lembaga pemerintahan serta swasta yang menjadi korban pencurian data, diantaranya adalah 74 GB data Bank Indonesia, 17 juta data pelanggan PLN, 17 ribu data akun Ditjen Pajak, 679 ribu surat untuk Presiden Jokowi, 26 juta data Polri, 3,2 milyar data peduli lindungi, 2,3 juta data DPT 2014, 6 juta data pasien rumah sakit, 1,3 juta data eHAC, 38 MB data pengaduan KPAI, 26 juta data anggota Polri, 1.3 Trilyun data registrasi simcard, 36 Juta data Kendaraan Bermotor, 272 Juta data BPJS kesehatan, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, 2 Juta data photo dari BPJS, 34 Juta data Passport, 6,9 Juta data Visa, 186 Juta data KPU, 1 Triliun data Kemendesa, 337 Juta data Disdukcapil, 6,8 Juta data DPT provinsi DKI, 1.64 TB data dicuri dari situs Kemhan, 204,8 juta data DPT KPU, dan yang paling akhir adalah pencurian 380 rb data pelanggan Biznet & 154 ribu pelanggan Biznet Gio yang disinyalir dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri.

Baca juga:  Disertasi Doktor Ungkap Minimnya Sanksi Pidana dalam Perlindungan Wisata Bali

Berita Terpopular

Scroll to Top