DENPASAR | Dunia News Bali – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) Wilayah VII di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026). Rapat berlangsung tertutup dan dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster bersama seluruh bupati dan wali kota se-Bali.
Pertemuan tersebut membahas percepatan perluasan uji coba digitalisasi bansos berbasis DPI di Provinsi Bali yang mencakup delapan kabupaten dan satu kota. Agenda utama difokuskan pada sinkronisasi tahapan operasional, kesiapan infrastruktur daerah, serta pembagian peran antarpemangku kepentingan agar implementasi berjalan sesuai jadwal.
Luhut memastikan Bali akan menjadi lokasi uji coba kedua secara nasional setelah Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, pemilihan Bali dinilai strategis karena struktur wilayahnya yang kompak dan kesiapan koordinasi antardaerah yang relatif solid.
Ia menyoroti kondisi ekosistem digital pemerintahan saat ini yang masih terfragmentasi. Tercatat sekitar 27 ribu aplikasi digunakan di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dan berjalan secara terpisah. Pemerintah, kata dia, tengah mengintegrasikan ribuan aplikasi tersebut dalam satu sistem terpadu berbasis Artificial Intelligence (AI) guna menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan efisien.
Model uji coba di Banyuwangi disebut menjadi referensi nasional. Setelah masa sanggah di daerah tersebut rampung, pemerintah akan menjalankan implementasi secara paralel di Bali. Transformasi digital berbasis DPI ini ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026.
Sebelumnya, pada April 2026 pemerintah juga merencanakan uji coba digitalisasi di 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Targetnya, sekitar 200 juta penduduk telah terintegrasi dalam ekosistem aplikasi digital nasional tersebut.
Gubernur Wayan Koster menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Bali untuk menindaklanjuti arahan pusat. Ia menegaskan akan segera menggelar rapat koordinasi lanjutan guna memastikan integrasi aplikasi pemerintahan di tingkat kabupaten/kota berjalan optimal dan terkelola secara terpusat.
Langkah percepatan transformasi digital ini diharapkan memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi belanja negara, sekaligus memperkokoh daya saing Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital global.
Rakor turut dihadiri perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta Vice President United in Diversity (UID), Cokorda Istri Dewi. (red)
