Kedua, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penetapan tersangka dan penahanan SLD disampaikan Kejati Bali melalui keterangan resmi pada Rabu, 30 September 2026.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali, I Gede Wiraguna Wiradarma, S.H., M.H., menyatakan penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang cukup. (dnb13)