DENPASAR | Dunia News Bali – Pemerintah Provinsi Bali mencatat kinerja pembangunan dan ekonomi makro yang positif sepanjang 2025. Sejumlah indikator utama menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, bahkan melampaui rata-rata nasional.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen. Angka ini disampaikan dalam pidato satu tahun kepemimpinan Koster-Giri di DPRD Bali, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,48 persen, sekaligus lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen. “Ini juga menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi Bali dalam tujuh tahun terakhir,” ujarnya.
Tak hanya dari sisi ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan di Bali berhasil ditekan hingga 3,42 persen, menjadikannya sebagai yang terendah secara nasional, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi 1,45 persen. Angka ini kembali menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah di Indonesia, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 4,85 persen.
Dari aspek pemerataan pendapatan, Gini Ratio Bali tercatat sebesar 0,333. Nilai ini menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata dan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,363.
Sementara itu, pendapatan per kapita masyarakat Bali meningkat menjadi Rp72,66 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tercatat tinggi, yakni 79,37, dengan usia harapan hidup mencapai 75,46 tahun.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 7,2 persen. Capaian ini menjadi yang terendah secara nasional, sekaligus menjadikan Bali sebagai satu-satunya provinsi dengan angka stunting di bawah 10 persen.
Koster menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut mencerminkan kinerja pembangunan yang melampaui target. “Indikator makro pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui perencanaan,” tegasnya.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Pemprov Bali juga mencatat berbagai langkah strategis lintas sektor. Dari sisi regulasi, pemerintah telah menerbitkan 10 peraturan daerah, 6 peraturan gubernur, serta sejumlah instruksi dan surat edaran guna memperkuat perlindungan budaya, lingkungan, dan ekonomi daerah.
Di sektor pariwisata, penerimaan dari pungutan wisatawan asing mencapai Rp369 miliar, dengan jumlah 2,46 juta wisatawan yang berkontribusi. Penertiban wisatawan juga diperketat untuk menjaga kualitas pariwisata berbasis budaya.
Transformasi ekonomi terus didorong melalui penguatan sektor pertanian organik, UMKM, industri lokal, hingga ekonomi kreatif dan digital.
Pada sektor infrastruktur, sejumlah proyek strategis terus berjalan, di antaranya pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass Jimbaran, serta pengembangan transportasi publik dan kendaraan listrik.
Di bidang lingkungan, pemerintah menargetkan penutupan total TPA Suwung pada 2026, bersamaan dengan pengembangan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi listrik.
Sementara itu, percepatan energi bersih dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan dan pemanfaatan PLTS atap. Upaya penguatan Bali sebagai pulau digital juga terus digencarkan, termasuk pembangunan infrastruktur teknologi seperti Turyapada Tower di Bali Utara.
Seluruh capaian ini, lanjut Koster, merupakan bagian dari implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” sebagai arah pembangunan jangka panjang.
Ia menegaskan, tahun pertama kepemimpinan Koster-Giri menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan Bali yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. (red)
