DENPASAR – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali yang merupakan salah satu ikon Indonesia emas 2045 terus bergerak maju. Kali ini KEK Kura Kura Bali ditinjau langsung oleh Bappenas dan DPR RI dengan ikut mendorong transformasi ekonomi Kerthi Bali.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) kali ini, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali merupakan wajah baru masa depan yang berpotensi bagi Bali.
Dalam tema,
‘Mewujudkan Bali Era Baru Melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Menuju Indonesia Emas 2045”
Pada Rabu (24/7) di Aula Auditorium UID Bali Campus, KEK Kura Kura Bali.
Presiden Kampus United In Diversity (UID) Kura Kura Bali, Tantowi Yahya menerangkan bahwa transformasi ekonomi Kerthi Bali menjadi penting di masa depan. Ini memiliki peran aktif dalam membangun ekonomi Bali di masa mendatang.
Pembangunan yang dibangun oleh pihak swasta ini akan memiliki peran aktif untuk membangun ekonomi di masa mendatang.
Dalam FGD juga menyimak kontribusi dan hubungan antara KEK dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan di masa depan.
“Selain RPJMD, juga terkait transformasi ekonomi Kerthi Bali menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Tantowi.
Kemudian Amalia Adininggar Widyasanti, ST., M.Si., M.Eng., Ph.D., selaku Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerangkan bahwa dirancang pula Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
“Kami sedang menyelesaikan bersama Baleg DPR RI, mengenai Undang-Undang RPJPN untuk Tahun 2025-2045 dalam menuju Indonesia Emas”
Agenda itu adalah transformasi ekonomi Kerthi Bali, lalu KEK ini tidak terpisahkan dari peta jalan ekonomi Kerthi Bali dalam menuju Bali Era Baru kedepannya.
Tentu ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun budaya Bali dengan tujuan menjaga ekonomi Bali ke depan.
“Tentu ini (KEK Kura Kura Bali) dipilih sebagai dukungan bagi ekonomi Bali, ” ungkapnya.
Tentu dorongan itu akan menciptakan lapangan ekonomi baru bagi masyarakat di sekitarnya, ia juga mengatakan akan mendorong menciptakan ekonomi kreatif, pariwisata berkelanjutan yang kelak akan berdampak bagu ekonomi masyarakat.
Disamping ekonomi, tentu akan terjadi efek domino ke transformasi sosial politik dan tata kelola.
“Ya pembangunannya harus diterapkan di wilayah, lewat Kura Kura Bali ini sebagai inisiatif swasta, dibangun terkonsep dan mengantisipasi pembangunan di masa depan,” katanya.
Selain itu (KEK_red) ada pula pembangunan yang dirancang untuk mencegah ketimpangan Bali Utara dan Selatan, pendidikan, penuntasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan lainnya.
Dilanjut oleh Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH., selaku Anggota Komisi VI DPR RI dan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, mempertegas bahwa dirinya sedang menyusun RPJPN untuk Tahun 2024-2045.
“Bappenas telah memberikan 7 koridor ekonomi di Indonesia, salah satunya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara”
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di kawasan itu benar ada, seperti terkait transformasi ekonomi Kerthi Bali”
“Apa yang digaungkan ke pusat dan implementasinya di daerah benar ada. Dua KEK yang digagas, satu dari BUMN dan satunya dari swasta,” kata anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini. (Tim)
