Kuasa Hukum I Made Daging Bongkar Dasar Penahanan: “Hanya Copy-Paste Pasal”

DENPASAR | Dunia News Bali – Persidangan Praperadilan Jilid II yang diajukan mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Bali I Made Daging kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (8/10/2026).

Sidang yang dipimpin hakim tunggal Kadek Dedy Arcana tersebut memasuki agenda pembacaan replik dari pihak Pemohon. Dalam kesempatan itu, tim kuasa hukum I Made Daging kembali mempertajam sejumlah keberatan terhadap jawaban Polda Bali selaku Termohon, terutama menyangkut penetapan tersangka, penahanan, serta konstruksi perkara yang digunakan penyidik.

Kuasa hukum Pemohon, Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., didampingi I Made “Ariel” Suardana, S.H., M.H., juga meminta agar I Made Daging dapat dikeluarkan dari tahanan.

Permohonan tersebut sebelumnya ditanggapi Bidang Hukum Polda Bali yang diwakili Kompol I Nyoman Gatra, S.H., M.H. Menurut Gatra, keputusan mengenai pengeluaran I Made Daging dari tahanan berada pada kewenangan penyidik dan harus mengikuti kewenangan serta standar operasional prosedur yang berlaku.

“Menunggu dari prinsip kami, karena itu ada kewenangan, ada SOP. Kewenangannya ada di beliau. Namanya juga permohonan, jadi kita harus akui walaupun statusnya sebagai tahanan. Beliau kan pejabat juga, yang wajib kita lindungi privacy-nya. Yang jelas permohonan agar Pak Daging dikeluarkan untuk dipersehatkan itu masih kewenangan ada di penyidik. Kita nggak bisa intervensi,” ujar Gatra.

Baca juga:  Korem 163/Wira Satya dan Media Bali Jalin Sinergi Lewat Simakrama Penuh Keakraban

Pasek Suardika kemudian menilai jawaban Termohon justru memperlihatkan persoalan yang menurutnya perlu diuji lebih lanjut dalam perkara praperadilan tersebut.

Ia menegaskan perkara yang menjerat kliennya tidak dapat dilihat sebagai laporan yang berdiri sendiri. Menurut Pasek, perkara saat ini masih berkaitan dengan dua laporan sebelumnya yang telah dihentikan penyidikannya melalui SP3.

“Ini ada satu rangkaian dengan kasus yang sebelumnya. 2024 dilaporkan soal pertanahan, SP3. Laporan kedua tentang penyalahgunaan wewenang dan kearsipan, SP3. Sekarang muncul lagi dengan Pasal 391 dan 392 tentang pemalsuan surat. Objeknya, peristiwanya sama,” ungkapnya.

Salah satu bagian yang kembali dipersoalkan adalah surat dinas Nomor MP.01.03/3200-51.03/IX/2020 tertanggal 8 September 2020 yang dibuat I Made Daging untuk disampaikan kepada atasannya.

Pasek berpendapat surat tersebut secara formal merupakan surat yang sah. Ia merujuk pada jawaban Termohon yang menurutnya tidak menunjukkan adanya surat pembanding yang palsu. Dengan demikian, persoalan yang diperdebatkan bukan mengenai keaslian fisik surat, melainkan mengenai substansi yang terdapat di dalamnya.

“Secara formil surat itu sah,” ujarnya.

Baca juga:  13 Pelanggaran Tata Ruang Ancam Jatiluwih, Ikon Pariwisata Bali di Batas Krisis

Tidak hanya mengenai surat, tim kuasa hukum juga menjadikan dasar penahanan sebagai salah satu pokok keberatan dalam replik.

Pasek menilai alasan penahanan yang dituangkan penyidik belum menunjukkan kondisi faktual sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHAP baru. Ia membandingkan ketentuan tersebut dengan paradigma KUHAP lama yang menurutnya lebih menitikberatkan pada kekhawatiran subjektif penyidik.

“Di KUHAP lama bahasanya menimbulkan kekhawatiran, itu psikologis subjektif penyidik, khawatir melarikan diri, mengulangi perbuatan atau merusak barang bukti. Di KUHAP baru Pasal 100 ayat 5 sudah jelas harus ada kondisi faktual yang terjadi, baru orang boleh ditahan. Karena filosofi KUHAP baru lebih pada perlindungan HAM,” jelas Pasek.

Ia kemudian mempersoalkan surat penetapan penahanan I Made Daging. Menurutnya, surat tersebut hanya mencantumkan kembali ketentuan Pasal 100 ayat 5 huruf A sampai H, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik kondisi mana yang menjadi alasan konkret dilakukannya penahanan.

Berita Terpopular

Scroll to Top