“Pasal 100 ayat 3 mewajibkan ada syarat alasan penahanan. Alasannya di Pasal 100 ayat 5 ada A sampai H. Yang mana yang menyebabkan Pak Daging harus ditahan harus disebutkan. Misalnya dua kali dipanggil tidak datang, menghilangkan alat bukti, melarikan diri. Tapi suratnya hanya mengkopi isi pasal. Itu kami sebut surat kuratif, cacat sehingga harus batal demi hukum,” tegasnya.
Bantah Dalil “Pemalsuan Intelektual”
Pasek juga menanggapi istilah “pemalsuan intelektual” yang digunakan Termohon dalam menjelaskan konstruksi perkara.
Menurutnya, Termohon tidak mempersoalkan keaslian surat secara fisik, tetapi menganggap isi surat tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal itu dikaitkan dengan persoalan keberadaan drone, proses pengukuran, dan penunjukan patok batas.
Namun, pihak Pemohon menyatakan memiliki bukti yang menunjukkan bahwa ketiga hal tersebut memang ada dan dilakukan.
“Kalau ternyata tiga-tiganya ada buktinya, apakah dalil Termohon itu bisa dikategorikan pemalsuan intelektual juga karena isinya tidak sesuai fakta? Kami bisa buktikan ada drone, ada pengukuran, ada penunjukan batas,” kata Pasek.
Ia juga menilai terdapat sejumlah bagian dalam jawaban Termohon yang sudah mengarah pada kesimpulan seolah-olah kliennya telah melakukan tindak pidana. Menurut Pasek, cara pandang tersebut bertentangan dengan Pasal 91 KUHAP baru yang melarang penyidik menggunakan praduga bersalah ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Sementara itu, I Made “Ariel” Suardana menyoroti ketentuan Pasal 391 dan 392 KUHP baru yang dijadikan dasar perkara pemalsuan surat.
Ariel menjelaskan bahwa dalam ketentuan tersebut terdapat unsur “dengan maksud” untuk mendapatkan keuntungan sekaligus merugikan hak orang lain. Karena itu, menurutnya, unsur tersebut harus dapat dibuktikan secara jelas dalam perkara yang menjerat I Made Daging.
Ariel bahkan menilai perkara tersebut tidak dapat dilepaskan dari dua laporan sebelumnya. Ia menyebut perkara ini sebagai laporan ketiga dengan objek yang sama dan mengaitkannya dengan upaya untuk membuka kembali persoalan setelah adanya kekalahan dalam perkara di PTUN antara pihak terkait dengan pemilik tanah Hadi Budi Hartono.
“Ini laporan ketiga dengan objek sama. Jika berhasil dipidanakan, mereka ingin membuat PK atas kekalahan di PTUN melawan pemilik tanah Hadi Budi Hartono ini. Apa akibatnya? Pejabat BPN di seluruh Indonesia akan takut membuat surat kepada atasan karena akan dipidana, tersandera. Ini berbahaya,” kata Ariel yang juga Ketua DPC Peradi SAI Denpasar.
Dalam persidangan tersebut, Ariel turut menyinggung laporan balik yang dibuat I Made Daging terkait dugaan penggunaan surat palsu sebagai alat bukti oleh pihak pelapor.
Ia mempertanyakan sikap Ditreskrimsus Polda Bali yang menurutnya belum bergeming terhadap upaya tersebut.
Ariel kemudian meminta perhatian sejumlah pihak, mulai dari Kapolda Bali, Komisi III DPR RI hingga Presiden, terhadap perkara yang dihadapi I Made Daging.
“Karena itu saya menyerukan kepada Kapolda, Komisi III DPR RI, bahkan Presiden untuk menjadikan kasus Pak Daging ini sebagai kasus kriminalisasi, mencopot Dirkrimsus Polda Bali dan seluruh penyidiknya untuk diberi sanksi. Propam tidak perlu menunggu hasil kasus ini,” pungkasnya.
Persidangan akan dilanjutkan pada Jumat (9/10/2026) dengan agenda pembacaan duplik dari pihak Termohon yang kemudian dilanjutkan dengan agenda pembuktian. (riza)