DENPASAR | Dunia News Bali – Legislator DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Agung Bagus Tri Candra Arka atau yang akrab disapa Gung Cok, menyatakan keberatannya terhadap wacana aksi demonstrasi dengan membawa tumpukan sampah ke Kantor Gubernur Bali. Menurutnya, cara penyampaian aspirasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
Gung Cok menilai, visualisasi aksi dengan menampilkan sampah di ruang publik sangat mudah menyebar di media sosial dan dapat memicu persepsi buruk. Di tengah ketergantungan Bali pada sektor pariwisata, ia menegaskan pentingnya menjaga kesan positif bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Demo membawa sampah ke Kantor Gubernur Bali itu sama saja meludahi diri sendiri. Bali adalah daerah pariwisata, dan apa yang terlihat di media sosial akan dinilai tidak baik,” ujar Gung Cok di Denpasar, Rabu (14/1/2026).
Ia pun mendorong masyarakat serta kelompok penyampai aspirasi untuk mengedepankan dialog sebagai solusi yang lebih konstruktif. Menurutnya, DPRD Bali siap menjadi ruang komunikasi terbuka guna membahas persoalan sampah secara menyeluruh dan berorientasi pada jalan keluar.
“Mari duduk bersama dan berbicara baik-baik. Kami di Dewan siap memfasilitasi. Demonstrasi tidak selalu membawa keuntungan, yang utama adalah solusi,” katanya.
Lebih jauh, Gung Cok menilai kompleksitas persoalan sampah di Bali tidak terlepas dari perubahan pola pengelolaan di tingkat rumah tangga. Jika sebelumnya masyarakat dapat mengelola sampah secara mandiri melalui sistem tradisional, kini pola tersebut tidak lagi relevan seiring perkembangan zaman dan regulasi.
Saat ini, kata dia, masyarakat cenderung menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak lain. Ketika sistem tersebut dihentikan tanpa kesiapan dan alternatif yang jelas, masalah baru pun muncul di lapangan.
“Dulu orang bisa menyelesaikan sampahnya sendiri di rumah. Sekarang tidak bisa lagi. Ketika kebiasaan sudah berubah lalu dihentikan mendadak tanpa solusi, tentu timbul persoalan,” ujarnya.
Gung Cok juga menekankan perlunya penanganan sampah yang terstruktur melalui komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa persoalan sampah merupakan tantangan global, bukan hanya dihadapi Bali.
“Tidak ada negara tanpa sampah. Kita perlu belajar dari negara-negara yang sudah menemukan solusi, bahkan ada yang mengolah sampah menjadi energi atau industri melalui konsep waste to energy,” paparnya.
Meski demikian, ia menegaskan penerapan teknologi pengelolaan sampah harus melalui kajian mendalam dan tidak bisa dilakukan secara instan. Setiap kebijakan dan pilihan teknologi perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakter Bali agar hasilnya efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, Gung Cok menyoroti risiko kebijakan penutupan atau pembatasan operasional tempat penampungan sampah tanpa alternatif yang jelas. Kebijakan semacam itu dinilai berpotensi memicu penumpukan sampah di jalanan, yang pada akhirnya mengganggu kenyamanan masyarakat dan wisatawan.
“Kalau operasional dihentikan, harus jelas solusinya ke mana sampah dibawa. Jangan sampai justru menumpuk di jalan,” tegasnya. (red)
