Marsel Digunduli Saat Penertiban Satpol PP Denpasar, Tindakan Petugas Dipertanyakan

Marsel Pirmansyah (kiri) bersama dua pedagang lainnya saat berada dalam proses penertiban Satpol PP Kota Denpasar.

Menurut praktisi hukum tersebut, tindakan menggunduli seseorang bukan merupakan kewenangan yang secara khusus diberikan kepada Satpol PP dalam ketentuan mengenai tugas dan wewenangnya.

Secara normatif, PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman. Satpol PP memiliki kewenangan melakukan penertiban nonyustisial dan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada juga harus dilakukan sesuai standar operasional prosedur dan kode etik. Anggota Satpol PP diwajibkan menjunjung tinggi HAM serta menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Karena itu, apabila penggundulan terhadap Marsel dilakukan oleh petugas sebagai bagian dari penertiban dengan alasan memberikan efek jera, tindakan tersebut perlu dilihat dari dasar kewenangan dan prosedurnya.

“Jangan sampai tindakan tersebut justru keluar dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan,” tegas praktisi hukum dari Garda Law Firm tersebut.

Aspek HAM Ikut Disorot

Praktisi hukum dari Garda Law Firm tersebut juga menyoroti persoalan dari aspek HAM.

Baca juga:  December Glow Bali Choir, Panggung Inklusif Anak Berkebutuhan Khusus Menemukan Kepercayaan Diri

Ia merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 33 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan ketika tindakan terhadap seseorang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam rangka penertiban.

Apabila penggundulan terhadap Marsel dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera, menurutnya, tindakan tersebut perlu dilihat dari dasar kewenangan, prosedur, serta kesesuaiannya dengan prinsip penghormatan terhadap HAM.

Dengan demikian, persoalan dalam kasus Marsel bukan hanya mengenai aktivitas berjualan di fasilitas umum, tetapi juga bagaimana tindakan penertiban dilakukan dan apakah setiap tindakan petugas memiliki dasar kewenangan yang jelas.

Satpol PP Tegaskan Tidak Melarang Masyarakat Mencari Nafkah

Sementara itu, Kasi Penertiban Satpol PP Kota Denpasar, Nengah Merta, mengatakan pihaknya tidak melarang masyarakat mencari nafkah maupun berjualan.

Menurut Nengah, yang menjadi persoalan adalah lokasi berjualan harus sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban maupun penggunaan fasilitas umum.

Baca juga:  Konektivitas Melejit, Ngurah Rai Sambut Rute dan Maskapai Baru Sepanjang 2025

Ia mengimbau masyarakat yang ingin mencari penghasilan agar memilih lokasi yang sesuai sehingga kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kepentingan umum.

Nengah juga menjelaskan bahwa orang yang ditertibkan tidak hanya pedagang. Ada pula orang terlantar dan kelompok lain yang penanganannya dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait, termasuk Dinas Sosial.

Satpol PP, lanjutnya, melakukan pembinaan terhadap mereka yang diamankan agar tidak kembali melakukan aktivitas yang dinilai mengganggu ketertiban umum.

Di sisi lain, Marsel menyatakan tidak ingin kembali mengalami penertiban serupa.

Ia mengaku akan mencari tempat lain untuk bekerja dan mencari penghasilan. Marsel juga menyatakan terbuka untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Kasus Marsel tidak hanya berkaitan dengan aktivitas berjualan di fasilitas umum, tetapi juga dengan tindakan penggundulan yang oleh pihak Satpol PP disebut sebagai upaya memberikan efek jera. Sementara itu, praktisi hukum dari Garda Law Firm mempertanyakan dasar kewenangan dan prosedur tindakan tersebut serta menyoroti aspek penghormatan terhadap HAM.

Berita Terpopular

Scroll to Top