Pansus DPRD Badung Bahas Raperda Produk Unggulan, Made Sada Soroti Pemasaran dan Kapasitas Produksi

BADUNG | Dunia News Bali – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dalam rangka menyerap aspirasi untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Produk Unggulan Daerah (PPPUD).

Raker tersebut berlangsung di Ruang Madya Gosana, Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (19/8/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus PPPUD DPRD Badung, I Made Sada, dan dihadiri sejumlah anggota Pansus, di antaranya I Made Sudira, Wayan Edi Sanjaya, Nyoman Artawa serta anggota lainnya.

Penyusunan Raperda PPPUD dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat keberadaan produk-produk unggulan yang dihasilkan masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Badung.

I Made Sada mengatakan, hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai produk unggulan daerah. Karena itu, DPRD Badung memandang perlu menghadirkan payung hukum yang dapat memberikan perlindungan sekaligus mendorong pengembangan produk lokal.

“Perda ini tentu harus kita buat karena sebelumnya belum ada yang mengatur tentang unggulan yang kita punya,” kata Made Sada.

Baca juga:  Terminal LNG Lepas Pantai Bali Disorot, Desain Berubah Kajian Wajib Diulang

Menurutnya, Badung memiliki cukup banyak produk lokal dengan potensi ekonomi yang besar. Namun, kualitas produk tersebut belum sepenuhnya didukung kemampuan pemasaran yang memadai.

“Banyak produk unggulan yang kita punya. Juga banyak sekali ada produk unggulan di Badung ini yang mesti kita lindungi, kita berdayakan,” ujarnya.

Made Sada menilai persoalan pemasaran menjadi salah satu tantangan utama yang harus mendapat perhatian pemerintah. Sebab, sejumlah produk lokal sebenarnya telah memiliki kualitas yang baik, tetapi belum mampu menembus pasar secara maksimal.

“Pada kenyataan sekarang, kita punya produk dan sering sekali produk yang sudah menghasilkan sangat baik tapi pemasarannya masih kurang,” terangnya.

Selain pemasaran, Pansus juga memberikan perhatian terhadap kemampuan produksi pelaku usaha lokal. Menurut Made Sada, tidak sedikit pelaku usaha yang menghadapi kesulitan ketika memperoleh pesanan dalam jumlah besar karena kapasitas produksi yang belum memadai.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kebutuhan pasar masih harus dipenuhi dari luar Bali. Padahal, produk lokal memiliki peluang untuk mengambil pasar tersebut apabila didukung peningkatan kapasitas produksi, kualitas, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Baca juga:  King of Sparko Resmikan Bale Sparko di Kubutambahan, Hadirkan Fasilitas Olahraga Gratis untuk Masyarakat

“Dengan adanya Perda ini kita ingin pemerintah berperan aktif lebih banyak terhadap produk yang dihasilkan oleh pengusaha yang ada di Badung ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, peningkatan produksi tidak cukup hanya dengan mendorong pelaku usaha meningkatkan jumlah barang yang dihasilkan. Dukungan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting agar petani maupun produsen mampu memenuhi permintaan pasar tanpa mengorbankan kualitas.

“Kalau kita sudah mampu, bagaimana dengan kuantitas? Kuantitas ini peran pemerintah, bagaimana sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petani, yang produsen kita harus membantu untuk mengupayakan sarana dan prasarana yang lengkap,” kata Made Sada.

Ia mencontohkan persoalan tersebut kerap terjadi ketika sebuah produk telah melewati tahap sampel dan mendapatkan respons pasar berupa pesanan dalam jumlah besar. Pada kondisi itu, pelaku usaha terkadang belum siap memenuhi permintaan karena keterbatasan kapasitas produksi.

“Sering kita jumpai bahwa setelah dari sampel yang mereka punya sangat baik, mereka mendapat order, mereka kelabakan untuk produksinya,” ungkapnya.

Baca juga:  Kemenkum Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif Selama Empat Tahun Berturut-turut

Berita Terpopular

Scroll to Top