“Saya berharap pihak Polda Bali dan instansi terkait, seperti Imigrasi, segera mengusut secara mendalam mengenai penggunaan dana dan kenaikan iuran ini. Saya merasa ini adalah bentuk pemerasan yang dilakukan oleh asosiasi yang dibuat oleh para orang asing di perumahan tersebut,” ujar Henny.
Tidak hanya itu, Henny juga menuntut transparansi terkait penggunaan dana iuran yang dikumpulkan dari para penghuni. Menurutnya, manajemen tidak pernah memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana uang iuran sebesar Rp1 miliar digunakan, sementara fasilitas yang ada jauh dari memadai.
Dari sisi hukum, pengelola perumahan memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan dana iuran yang transparan dan bertanggung jawab.
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur kewajiban pengelola perumahan untuk memberikan laporan penggunaan dana secara periodik kepada para penghuni. Jika tidak, pengelola bisa dianggap melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Di sisi lain, tindakan blokade akses rumah yang dilakukan manajemen tanpa putusan pengadilan dapat dianggap melanggar Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, di mana setiap tindakan yang membatasi akses terhadap properti milik seseorang hanya bisa dilakukan melalui jalur hukum yang sah. Dengan demikian, tindakan blokade ini bisa berujung pada sanksi pidana jika terbukti melanggar aturan yang berlaku.
Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian publik karena aspek finansial, tetapi juga karena menyentuh isu-isu penting mengenai hak kepemilikan dan kebebasan individual. Jika terbukti ada unsur pemerasan dan pelanggaran hak, para pelaku bisa menghadapi sanksi hukum yang berat.
Saat ini, Polda Bali diharapkan mampu mengusut kasus ini secara tuntas, sementara Henny dan keluarganya menantikan keadilan atas tindakan yang mereka alami. Penanganan yang transparan dan tegas dari aparat hukum diharapkan dapat mengakhiri praktik-praktik yang merugikan penghuni perumahan di Taman Yasa dan memulihkan hak-hak yang telah dirampas.
Upaya pihak pewarta untuk mendapatkan klarifikasi ke pihak manajemen perumahan Taman Yasa hingga saat ini belum berhasil. Upaya konfirmasi melalui telepon dan media elektronik tidak mendapatkan tanggapan. (E’Brv)