Pemkab Buleleng Gugat Sengketa Batu Ampar, Gede Indria: Kami Ingin Meluruskan Persoalan

BULELENG | Dunia News Bali – Sengketa lahan Batu Ampar di Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja.

Perkara perdata dengan Nomor 495/Pdt.G/2026/PN.Sgr tersebut memasuki agenda persidangan pada Selasa (11/8/2026), dengan tim kuasa hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyampaikan gugatan terkait dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).

Salah satu anggota tim kuasa hukum Pemkab Buleleng, Ketut (Jack) Suartana, menjelaskan bahwa dalam persidangan tersebut pihak tergugat meminta penundaan untuk menyampaikan jawaban atas gugatan.

“Pihak tergugat memohon penundaan jawaban gugatan kepada majelis hakim, namun sampai saat ini belum ada persetujuan dari majelis hakim,” ujar Jack.

Menurutnya, gugatan yang diajukan Pemkab Buleleng pada prinsipnya bertujuan memperoleh kepastian hukum mengenai status objek sengketa. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah isi Putusan Nomor 59 Tahun 2010.

Jack menjelaskan, dalam perkara pada 2010 tersebut Pemkab Buleleng tidak ditempatkan sebagai pihak tergugat. Namun, putusan tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu dasar hukum dalam proses pembatalan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 0001 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga:  BPD Bali Jadi Bank Pelaksana KPP, Target Penyaluran Rp11,5 Miliar

“Kami mempertanyakan dasar tersebut karena Pemkab Buleleng tidak menjadi pihak dalam perkara tahun 2010, tetapi putusannya kemudian digunakan sebagai dasar untuk membatalkan HPL,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Buleleng juga mempertanyakan pembatalan HPL yang mencakup keseluruhan bidang tanah. Pasalnya, menurut pihak penggugat, objek yang dipersoalkan dalam gugatan sebelumnya hanya sekitar 8 hektare, sedangkan HPL yang kemudian dibatalkan memiliki luas sekitar 45 hektare.

“Kami juga mempertanyakan mengapa yang dipermasalahkan hanya sekitar 8 hektare, tetapi seluruh HPL dengan luas 45 hektare justru dibatalkan,” katanya.

Pertanyakan Dasar Gugatan Tahun 2010

Secara terpisah, Gede Indria memperdalam alasan Pemkab Buleleng mengajukan gugatan PMH tersebut. Ia menyebut, pihaknya menilai terdapat persoalan dalam dasar yang digunakan pada perkara tahun 2010.

Menurut Indria, salah satu persoalan yang dipermasalahkan adalah tidak dicantumkannya pihak Pemkab Buleleng sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek tanah tersebut.

“Dalam gugatan itu, secara sengaja tidak menyebutkan alamat pihak yang digugat, dalam hal ini kami. Apakah itu karena kurang hati-hati atau memang disengaja, itu yang kami persoalkan,” ungkapnya.

Baca juga:  AI, Konten Kreatif, dan Budaya Bertemu! Pemprov Bali Gaungkan Bali Digifest 2026 di Lima Kampus

Indria juga menyebut bahwa pihak-pihak dalam perkara sebelumnya telah mengetahui tanah tersebut sudah memiliki sertifikat. Namun, informasi mengenai status tersebut, menurut dia, tidak dicantumkan dalam proses persidangan PTUN.

Sebaliknya, tanah tersebut disebut dan digunakan sebagai alat bukti dengan status tanah bebas atau tanah negara pada 2010.

“Isinya justru menghukum penyewa, dalam hal ini PT Coral Park, untuk menyerahkan tanah. Sementara Pemkab Buleleng tidak dimasukkan sebagai pihak. Karena itu, kami merasa kehilangan hak. Melalui gugatan perdata Nomor 495 ini, kami ingin meluruskan persoalan sebenarnya,” tegas Indria.

Pemkab Buleleng Tegaskan Bukan Menggugat Putusan PTUN

Indria menegaskan, gugatan PMH yang diajukan Pemkab Buleleng tidak dimaksudkan untuk menggugat atau mempersoalkan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum.

Ia menjelaskan, perkara di PTUN pada dasarnya berkaitan dengan sengketa tata usaha negara, dengan objek berupa keputusan atau tindakan badan maupun pejabat pemerintahan yang bersifat administratif.

Berita Terpopular

Scroll to Top