Pemkab Buleleng Gugat Sengketa Batu Ampar, Gede Indria: Kami Ingin Meluruskan Persoalan

Dalam konteks sengketa pertanahan, keputusan yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi bagian penting dalam perkara tata usaha negara tersebut.

“Karena pemerintah memiliki hak pengelolaan, maka pemerintah kemudian dikirimi surat oleh PTUN dan masuk sebagai tergugat intervensi atau pihak ketiga yang dilibatkan dalam perkara,” terang Indria.

Ia kembali menegaskan bahwa perkara perdata yang saat ini diajukan tidak berkaitan dengan pembatalan atau perubahan terhadap putusan PTUN.

“Tidak ada kaitannya dengan putusan tersebut. Yang kami permasalahkan adalah dasar yang digunakan dalam sengketa tahun 2010,” ujarnya.

Dengan demikian, menurut Indria, putusan PTUN tidak secara otomatis menjadi objek gugatan baru di PN. Hal yang menjadi persoalan dalam perkara berbeda adalah dugaan tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan di luar atau berkaitan dengan dasar perkara sebelumnya, sepanjang memenuhi kewenangan dan dasar hukum pengadilan yang menangani perkara tersebut.

Buka Peluang Upaya Hukum Lanjutan

Indria menyebut apabila gugatan PMH yang diajukan Pemkab Buleleng nantinya dikabulkan, terdapat kemungkinan langkah hukum lanjutan berupa upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan PTUN yang telah diterbitkan.

Baca juga:  Kisruh Fasos-Fasum Kerta Dalem Mansion, Desa Sidakarya Ambil Peran Mediasi

Ia juga menyinggung proses hukum yang berkaitan dengan laporan pidana atas objek tanah tersebut. Menurutnya, terdapat prinsip prejudicieel geschil yang perlu diperhatikan, yakni ketika terdapat persoalan keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara pidana dilanjutkan, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau saja Putu Agus Suradnyana, mantan Bupati Buleleng, menyerahkan tanah tersebut kepada masyarakat, tentu itu bisa menjadi persoalan pidana,” katanya.

Ia menambahkan, penerbitan atau penetapan yang berkaitan dengan objek tersebut juga disebut memiliki dasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, menurutnya, keberadaan temuan tersebut tetap harus dilihat bersama dengan status hukum objek tanah dan kemungkinan adanya gugatan.

“Itu juga terbit berdasarkan temuan BPK. Tetapi perlu diketahui, apa pun itu, apabila ada gugatan, penetapannya dapat dibatalkan. Yang penting adalah bagaimana membuktikan keabsahannya,” pungkas Indria. (red/riza)

Berita Terpopular

Scroll to Top