JAKARTA | dunianewsbali – Pengawasan pasar modal OJK kini difokuskan pada pembenahan struktur internal setelah 192 pelaku industri menyerahkan komitmen penguatan kelembagaan. Langkah tegas ini dirancang untuk memutus mata rantai pelanggaran berulang serta menjamin keamanan dana investor di pasar modal nasional.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 29 Oktober 2026 mencatat, komitmen tersebut berasal dari 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI). Seluruh entitas bisnis ini wajib menyesuaikan kapasitas permodalan dan operasional mereka merujuk pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 serta POJK Nomor 5 Tahun 2026.
Menutup Celah Kerentanan Tata Kelola
Selama ini, sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan perusahaan efek kerap dipicu oleh lemahnya pengawasan internal dan ketidaksesuaian antara skala bisnis dengan kemampuan modal. Untuk mengakhiri persoalan tersebut, regulator memetakan ulang industri ke dalam klaster Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) dan Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU).
Berdasarkan pemetaan komitmen yang diterima regulator, mayoritas pelaku usaha memilih klaster yang menyesuaikan kapasitas modal mereka saat ini:
Klaster Perusahaan Efek (107 PE): Sebanyak 74 perusahaan memilih PEKU 3, disusul 22 perusahaan pada PEKU 2, dan 11 perusahaan di kelompok PEKU 1.
Klaster Manajer Investasi (85 MI): Sebanyak 70 perusahaan menempati kelompok MIKU 2, sementara 15 perusahaan lainnya memilih MIKU 1.
Proses penyesuaian struktur bisnis ini diberi masa transisi bertahap hingga tenggat akhir pada April 2029. Selama periode tersebut, pemegang saham dituntut memberikan dukungan permodalan penuh agar transformasi operasional berjalan berkelanjutan.
Pendekatan Berlapis: Dari Audit Akar Masalah hingga Kepatuhan Pegawai
OJK menyadari bahwa penjatuhan sanksi administratif semata tidak cukup untuk menciptakan efek jera di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, otoritas mewajibkan perusahaan efek yang pernah tersandung pelanggaran untuk menjalankan empat agenda perbaikan sistemik:
Meningkatkan pembinaan, pengawasan, serta kompetensi pegawai guna memastikan kepatuhan regulasi.
Memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan di dalam struktur perusahaan.
Mengevaluasi akar penyebab pelanggaran secara menyeluruh untuk merumuskan mitigasi jangka panjang.
Melaporkan seluruh hasil evaluasi dan progres pembenahan secara berkala kepada OJK.
Sementara pada lini manajer investasi, OJK mengintensifkan komunikasi proaktif bersama asosiasi industri guna mengawal penerapan standar tata kelola yang baik. Kombinasi antara pencegahan, pembinaan, dan penegakan hukum ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan investor domestik maupun global.
”Upaya ini merupakan bagian dari komitmen OJK membangun industri pasar modal yang semakin sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing melalui penguatan regulasi, kelembagaan, pengawasan, serta penegakan hukum secara konsisten,” tegas Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).
(editor: brv)