Bahkan, dana juga mengalir kepada kelompok usaha lainnya, seperti Unit AMDK Udaka yang mendapatkan dana sebesar Rp 40.000.000 dengan penanggung jawab 1 Ketut Suartana.
“Dalam audit, perbuatan tersebut dinyatakan melanggar Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2014 tentang Program Gerbang Sadu Mandara. Regulasi ini menegaskan bahwa dana tersebut bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pengembangan infrastruktur dan sosial ekonomi desa,” tegasnya.

Hingga saat ini, pihak berwenang terus mendalami kasus tersebut untuk memastikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tersangka I K.S., beserta pihak-pihak terkait lainnya.
“Proses hukum diharapkan dapat mengembalikan dana yang diduga disalahgunakan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai tujuan awal untuk membantu kelompok RTM di desa,” tandasnya.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal yakni Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana minimal 4 Tahun dan Maksimal 20 Tahun Penjara.
“Diduga, Tersangka melakukan penyimpangan pengelolaan dana BUMdes dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020,” pungkasnya. (red/tim).