Pertanyaan yang diajukan oleh mereka dan tanggapan serentak dari peserta seminar dengan mengangkat tangan menyatakan setuju bahwa SPA bukan hiburan, menandakan sebuah kesatuan pandangan.
Ketua BSB mengajak pemerintah untuk memberi dukungan lebih pada UMKM industri SPA, dengan mengkategorikan SPA bukan sebagai hiburan, melainkan sejajar dengan sektor lain seperti hotel, restoran, refleksi, dan panti pijat.

Disampaikan juga penemuan dari team hukum Bali SPA Bersatu selama proses Judicial Review di MK memberikan penjelasan penting merujuk pada Asas ke-7 dari asas hukum Mahkamah Konstitusi.
Asas ini menyatakan bahwa sebuah tindakan dapat dinyatakan tidak sah baik oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum, artinya, dalam konteks ini, lembaga yang terkait dengan tagihan pajak atau lembaga lain yang berwenang harus menyatakan jika tindakan pajak 40% ini tidak sah
Pada kesempatan ini, Ketua BSB menyoroti pertanyaan penting dari salah satu anggotanya mengenai perbedaan penerapan aturan yang terjadi antara SPA di dalam hotel dan SPA mandiri.
Hal ini menegaskan perlunya pemerataan dalam pemberlakuan pajak serta proses pengawasan yang efektif.
Dirinya juga menekankan pentingnya kebijakan yang juga menguntungkan Day SPA yang berada di wilayah Gianyar dan Bali secara umum, bukan hanya SPA yang ada di dalam hotel saja.
BSB mengapresiasi tanggapan cepat pemerintah dalam membantu mengeluarkan kebijakan insentif fiskal dari jabatan, tetapi masih ada kekhawatiran mengenai bagaimana mereka dapat membayar pajak 40% saat ini tanpa kejelasan dalam penerapan dan penyesuaian harga di lapangan, untuk itu dimohonkan agar ada perlakuan yang sama antara Day SPA di luar hotel dengan SPA yang berada di dalam hotel.
Saat ini masih terjadi ketimpangan dalam pemberlakuan pajak, dimana SPA di dalam hotel dianggap sebagai fasilitas hotel dan dikenakan pajak sesuai tarif hotel, sedangkan Day SPA tetap dikenakan pajak 40% selama belum ada keputusan dari Pemerintah Daerah atau pengeluaran Peraturan Bupati yang relevan dalam proses transisi ini.
“Kami mendesak para pemangku jabatan di daerah untuk memberikan bantuan dan panduan lebih lanjut tentang bagaimana industri SPA mandiri, dalam hal ini adalah Day SPA yang berdiri di luar hotel agar dapat menyesuaikan dengan kebijakan pajak yang baru ini,” demikian harapannya.
Ketua BSWA, I Gede Nyoman Indra Prabawa, dalam kesempatan ini menyampaikan, BSWA sebagai asosiasi sepakat menyatakan SPA itu bukan hiburan dan menolak pengenaan UU no 1 tahun 2022 pasal 55 ayat 1 huruf L dan pasal 58 ayat 2 yang menempatkan SPA sebagai bagian dari jasa hiburan tertentu yang dikenakan PBJT 40 – 75%.
“Kami meminta selama proses pelaksanaan Judicial Review sedang berjalan, agar penerapan besaran pajak bisa dikembalikan ke UU yang lama, yaitu UU no 28 tahun 2009.
Untuk itu kami berjuang tidak hanya dari sisi Birokrasi dan Hukum, tetapi juga melalui sisi Akademisi seperti yang BSWA laksanakan hari ini,” demikian disampaikannya.(Van)