Praperadilan Made Daging Memanas, “Kepalsuan Intelektual” Polda Bali Dipertanyakan

Tim kuasa hukum I Made Daging usai mengikuti sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (7/10/2026). Dalam sidang tersebut, kuasa hukum menyoroti jawaban Polda Bali serta mempertanyakan penggunaan istilah “kepalsuan intelektual” dalam perkara yang menjerat I Made Daging.

Menurut dia, pihaknya berharap arahan hakim tersebut dilaksanakan karena kehadiran pemohon dinilai memiliki relevansi terhadap pemeriksaan materi praperadilan.

Pasek juga kembali mengangkat putusan atau proses hukum sebelumnya yang pernah menyatakan penetapan tersangka Made Daging sah.

Ia mempertanyakan konsekuensi dari putusan tersebut. Sebab, apabila penetapan tersangka dinyatakan sah, semestinya perkara dapat diteruskan ke persidangan pokok perkara.

“Kalau penetapan tersangka sah, konsekuensinya berlanjutlah dia dalam persidangan pokok perkara. Nyatanya tidak lanjut,” ujarnya.

Istilah “Kepalsuan Intelektual” Dipersoalkan

Hal lain yang menjadi perhatian kuasa hukum adalah munculnya istilah “kepalsuan intelektual” dalam jawaban Polda Bali.

Pasek mengaku istilah tersebut menarik perhatian karena dikaitkan dengan perkara dugaan pemalsuan surat yang menjerat kliennya.

Ia mempertanyakan dasar penggunaan istilah tersebut, termasuk ketika pihak termohon menyatakan dugaan pemalsuan tidak selalu membutuhkan dokumen pembanding karena disebut memiliki karakter “pemalsuan intelektual”.

“Katanya pemalsuan ini tidak mesti ada sandingan karena sifatnya pemalsuan intelektual. Ini istilah baru yang saya tahu. Saya penasaran sama ahlinya,” katanya.

Baca juga:  Ketua Komisi IV DPRD Badung Tinjau RSUD Giri Asih, Target Jadi Rumah Sakit Rujukan Terbaik

Pasek juga menyinggung istilah “drone” yang disebut dalam uraian termohon. Menurut dia, pihaknya memiliki bukti serta dokumentasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Karena itu, ia meminta agar ahli yang nantinya dihadirkan dapat menerangkan secara jelas mengenai konsep “kepalsuan intelektual”, baik dari sisi akademis maupun hukum.

Pasek bahkan menyampaikan pandangan berbeda mengenai istilah tersebut.

“Kalau saya sementara ini melihat, penyidikannya terjadi pemalsuan intelektual. Karena berbasiskan kepada alat bukti surat yang palsu,” ujarnya.

Selain persoalan dalam perkara Made Daging, Pasek mengaku pihaknya juga masih menghadapi kendala ketika hendak membuat laporan dugaan perkara lain melalui SPKT Polda Bali.

Menurutnya, aparat penyidik dapat hadir dalam jumlah banyak ketika memberikan keterangan di persidangan, tetapi pihaknya justru mengalami kesulitan ketika hendak mendampingi klien untuk membuat laporan.

LABHI Bali Ingatkan Bahaya Istilah Kepalsuan Intelektual

Kuasa hukum Made Daging dari LABHI Bali, I Made Ariel Suardana, menyatakan pihaknya telah siap menanggapi jawaban Polda Bali melalui replik.

Ariel menilai tidak terlalu sulit bagi timnya menyusun tanggapan karena sebagian besar jawaban termohon, menurut dia, justru mengulang norma hukum yang telah diatur dalam hukum acara pidana.

Baca juga:  Ada Upaya Penyalahgunaan Tertentu, Sidang Gugatan Mandiri Hadirkan Saksi Ahli

“Sebagian 50 persen adalah norma hukum yang diterapkan. Sebenarnya tidak perlu ditulis karena sudah ada di dalam KUHAP,” ujar Ariel.

Sementara bagian lainnya, kata dia, lebih banyak memuat kronologi mengenai proses penetapan Made Daging sebagai tersangka.

Namun, Ariel menilai terdapat bagian dalam jawaban termohon yang justru memperkuat argumentasi pihak pemohon. Salah satunya terkait surat yang dibuat Made Daging pada 2020 dan ditujukan kepada atasannya.

Surat tersebut, menurut Ariel, berisi kronologi, saran dan rekomendasi yang dibuat Made Daging sesuai kapasitasnya saat itu.

“Yang membuat kronologis dan membuat saran dan rekomendasi. Ini yang dipidana,” katanya.

Ariel kemudian memberikan perhatian khusus terhadap istilah “kepalsuan intelektual”. Ia mengingatkan agar konsep tersebut tidak digunakan secara sembarangan dalam proses penegakan hukum.

Menurutnya, apabila istilah tersebut diterapkan tanpa batasan dan dasar yang jelas, konsekuensinya dapat sangat luas terhadap masyarakat.

Berita Terpopular

Scroll to Top