DENPASAR | Dunia News Bali – Perkara praperadilan yang diajukan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali, I Made Daging, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (7/10/2026).
Sidang yang berlangsung di Ruang Kartika tersebut memasuki agenda penyampaian jawaban Polda Bali selaku termohon atas permohonan yang diajukan pihak Made Daging.
Setelah mempelajari jawaban termohon, tim kuasa hukum Made Daging menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menurut mereka belum dijawab. Tim dari Berdikari Law Office yang terdiri atas Gede Pasek Suardika, Kadek Cita Ardana Yudi dan tim, bersama LABHI Bali yang diwakili I Made Ariel Suardana dan tim, menilai jawaban Polda Bali lebih banyak menguraikan aspek teknis penyidikan.
Gede Pasek Suardika mengatakan uraian mengenai jumlah saksi, ahli dan alat bukti surat belum menjawab persoalan yang justru menjadi inti permohonan praperadilan.
Menurut Pasek, pihak termohon tidak menyinggung secara memadai proses hukum sebelumnya yang pernah menempatkan Made Daging sebagai tersangka dalam perkara yang dipersoalkan.
“Dari jawaban itu tidak muncul bahwa kasus ini sudah pernah dibahas di peradilan atau sudah pernah ada penetapan tersangka. Hanya fokus yang ini saja. Tidak disinggung yang sebelumnya, padahal yang kami singgung itu,” ujar Pasek.
Ia menjelaskan, pihaknya mempersoalkan adanya penetapan tersangka sebelumnya yang menurut mereka berkaitan dengan objek, peristiwa, tempus delicti, dan locus delicti yang sama.
Perkara tersebut, lanjut Pasek, sebelumnya telah masuk dalam proses peradilan, tetapi kemudian tidak berlanjut hingga pemeriksaan pokok perkara. Pihak kuasa hukum menyebut proses tersebut berakhir melalui mekanisme yang mereka sebut sebagai penghentian pada tahap ESP-3, disusul pencabutan status tersangka.
Persoalan itulah yang kini kembali dipertanyakan ketika Made Daging ditetapkan sebagai tersangka untuk perkara yang oleh kuasa hukum dinilai memiliki kesamaan objek, peristiwa, waktu, dan tempat kejadian, namun dengan pasal yang berbeda.
“Orang yang sudah pernah ditetapkan tersangka untuk objek yang sama, peristiwa yang sama, tempus delicti yang sama, locus delicti yang sama, lalu kemudian tidak mampu dibawa ke persidangan, kemudian ditetapkan pencabutan tersangka, lalu ditersangkakan lagi dengan pasal yang baru. Itu sebenarnya esensi peradilan ini,” tegasnya.
Bukan Sekadar Dua Alat Bukti
Pasek menilai jawaban Polda Bali masih berorientasi pada aspek formal berupa terpenuhinya alat bukti dalam proses penetapan tersangka.
Padahal, menurutnya, pemeriksaan praperadilan yang diajukan pihaknya tidak semata-mata mempersoalkan apakah penyidik telah mengantongi dua alat bukti atau belum.
“Kalau begini cara berpikirnya, itu sangat teknikal dan tidak substansial soal keadilan,” katanya.
Ia berpandangan persoalan yang diuji seharusnya juga mencakup alasan dan dasar hukum mengapa seseorang yang pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang dinilai sama kemudian kembali dikenakan status tersangka.
Made Daging Diminta Hadir
Pada persidangan tersebut, tim kuasa hukum juga meminta agar Made Daging dapat hadir secara langsung dalam agenda pemeriksaan saksi.
Pasek mengatakan hakim tunggal yang menangani perkara telah menyampaikan agar pemohon dihadirkan pada persidangan yang dijadwalkan Jumat.
Kehadiran Made Daging dianggap penting agar keterangan para saksi yang dihadirkan, baik dari pihak termohon maupun pemohon, dapat dikonfirmasi dan diperdalam secara langsung.
“Tujuannya untuk memperdalam penjelasan atau keterangan yang dihadirkan dari termohon maupun dari kami,” jelas Pasek.