Proyek Influencer Rp14,69 Miliar Disorot, MAKI Minta KPK Selidiki Dugaan Pengondisian Tender Terkait Raffi Ahmad

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyoroti dugaan pengondisian tender pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Ia mendesak KPK menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut. (Foto: Dnb/Ist).

“Kalau tidak ada keterbukaan dan kompetisi, ada potensi nilainya menjadi mahal. Nah, mahal itu berpotensi merugikan keuangan negara. Dari titik itulah sebenarnya KPK bisa masuk untuk mendalami dugaan korupsinya,” tegas Boyamin.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Lima paket pengadaan di antaranya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2025-2026.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten melalui akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga keterlibatan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.

Sementara itu, KPK sebelumnya menyatakan belum melakukan langkah penindakan terkait polemik pengadaan tersebut. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mempersilakan masyarakat menyampaikan laporan disertai fakta dan dokumen yang memadai untuk ditelaah.

Menanggapi polemik itu, manajemen RANS menyatakan kerja sama dengan kementerian dilakukan secara profesional melalui platform pengadaan pemerintah, seperti Inaproc dan e-Katalog, serta telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan komersial. Raffi Ahmad juga telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan bersedia menjalani pemeriksaan oleh lembaga pengawasan terkait.

Baca juga:  Masuk Ranah KEK Kura Kura Bali, Pansus TRAP Dinilai Berpotensi Timbulkan Disharmoni Pusat-Daerah

Hingga kini, belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan pengadaan tersebut mengandung tindak pidana korupsi. Karena itu, dugaan pengondisian tender maupun potensi kerugian negara masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pendalaman oleh lembaga berwenang.

Editor: Dnb13

Berita Terpopular

Scroll to Top