Proyek Influencer Rp14,69 Miliar Disorot, MAKI Minta KPK Selidiki Dugaan Pengondisian Tender Terkait Raffi Ahmad

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyoroti dugaan pengondisian tender pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Ia mendesak KPK menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut. (Foto: Dnb/Ist).

JAKARTA | Dunia News Bali – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif menelusuri dugaan penyimpangan pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Boyamin menilai KPK tidak perlu menunggu laporan masyarakat untuk mulai mendalami informasi dugaan penyimpangan yang telah ramai diberitakan. Sebagai lembaga pemberantasan korupsi, KPK dinilai memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menindaklanjuti informasi yang telah terpublikasi melalui proses telaah internal.

“Ya sebenarnya KPK tidak perlu menunggu masyarakat melapor. Kan sudah ramai. Tugas KPK adalah memberantas korupsi, salah satunya dengan aktif. Ada informasi yang sudah terpublikasi, ya ditelaah dan didalami oleh tim telaahnya KPK,” kata Boyamin kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Menurut dia, KPK semestinya mencontoh kepolisian yang dapat memulai penanganan suatu peristiwa pidana berdasarkan temuan sendiri melalui mekanisme laporan model A. Dengan demikian, laporan masyarakat bukan satu-satunya pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk bergerak.

Baca juga:  Presiden Prabowo Sahkan PP Perlindungan Anak di Era Digital

Boyamin mencontohkan, dalam penanganan perkara pidana umum seperti perampokan dan pembunuhan, polisi tetap dapat bertindak meskipun tidak ada laporan masyarakat. Prinsip serupa, menurut dia, semestinya juga diterapkan KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi.

“Masa KPK kalah dengan kepolisian? Polisi saja membuka opsi bahwa suatu peristiwa pidana tidak harus selalu dilaporkan masyarakat. Korupsi juga begitu, bahkan korbannya adalah negara dan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Dia menilai sikap menunggu laporan masyarakat berpotensi membuat KPK terkesan pasif dan tidak sejalan dengan mandat pemberantasan korupsi. Padahal, sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) maupun penyelidikan KPK selama ini juga berawal dari informasi dan temuan internal lembaga tersebut.

Terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar, Boyamin menyebut titik krusial yang perlu ditelusuri adalah dugaan pengondisian tender agar dimenangkan oleh kelompok usaha yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Menurut dia, pengadaan dengan nilai di atas Rp500 juta semestinya membuka ruang kompetisi yang transparan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Kerangka acuan kerja (KAK) harus disusun secara jelas sehingga memberikan kesempatan yang setara kepada penyedia jasa yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan penawaran.

Baca juga:  Bahlil Lantik Pengurus Golkar Bali, Demer Perkuat Konsolidasi Menuju 2029

Dia mencontohkan, apabila kebutuhan pemerintah adalah sosialisasi dan promosi kegiatan melalui figur publik dengan jumlah pengikut media sosial yang besar, kesempatan seharusnya terbuka bagi berbagai artis atau kelompok usaha yang memiliki kapasitas serupa.

“Semua orang boleh menawarkan. Kalau kriterianya orang yang punya banyak pengikut atau follower, ya tidak apa-apa. Rhoma Irama juga bisa mengajukan, Gen Halilintar atau pihak lain yang punya platform juga bisa ikut,” katanya.

Boyamin menduga proses pengadaan tersebut tidak berlangsung secara terbuka, transparan, dan kompetitif. Dia menilai spesifikasi maupun mekanisme pemilihan penyedia perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada pengaturan yang mengarah pada pihak tertentu.

Menurut dia, apabila persaingan tidak berjalan secara sehat dan penyedia telah diarahkan sejak awal, terdapat potensi harga pengadaan menjadi lebih mahal dibandingkan nilai yang semestinya. Kondisi tersebut perlu diuji karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Berita Terpopular

Scroll to Top