Puspa Negara: Parkir Digital Harus Sekaligus Jadi Instrumen Penertiban Parkir Liar

BADUNG | Dunia News Bali – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Puspa Negara, mendukung penerapan sistem parkir digital di Kabupaten Badung. Menurutnya, digitalisasi perparkiran merupakan langkah yang relevan dengan perkembangan zaman sekaligus dapat meningkatkan kemudahan pelayanan, transparansi retribusi, hingga penertiban parkir liar.

Puspa Negara mengatakan, hampir seluruh masyarakat saat ini telah memiliki gadget sehingga penerapan sistem digital dalam perparkiran dinilai semakin memungkinkan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap memberikan fasilitas atau alternatif layanan bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat digital.

Ia menilai sistem parkir digital idealnya mampu menghadirkan layanan yang cepat, mudah, ramah, dan terjangkau. Jika prinsip tersebut dapat diwujudkan, Puspa Negara menyatakan dukungannya terhadap sistem perparkiran berbasis digital.

Hal itu disampaikan I Wayan Puspa Negara saat ditemui awak media di sela-sela Rapat Paripurna terkait Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis (13/8/2026).

Menurut Puspa Negara, salah satu manfaat penting dari digitalisasi parkir adalah mempermudah pengelolaan retribusi daerah. Sistem tersebut diharapkan mampu memberikan data yang lebih akurat sehingga jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir dapat dibandingkan dengan retribusi yang seharusnya diterima pemerintah.

Baca juga:  AWDI Desak Pemerintah Bertindak atas Penangkapan Jurnalis Indonesia di Gaza

“Misalnya jumlah parkir 800, berarti bisa dihitung retribusi yang seharusnya masuk,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah membangun sistem parkir digital karena dinilai dapat memperkuat transparansi sekaligus mengefektifkan pengelolaan retribusi daerah. Namun, ia menegaskan bahwa retribusi pada dasarnya bukan semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Retribusi lebih kepada upaya untuk memberikan pelayanan. Makanya, berapa yang dibayar, dia harus mendapat pelayanan sebesar yang dibayar,” kata Puspa Negara.

Dengan sistem digital, lanjutnya, pengelolaan parkir diharapkan semakin transparan dan sejalan dengan prinsip good governance serta clean governance. Masyarakat juga dapat mengetahui bahwa pemanfaatan retribusi parkir memiliki arah yang jelas dan transparan untuk kembali mendukung pelayanan kepada pengguna parkir.

Di sisi lain, Puspa Negara menyoroti persoalan parkir di sejumlah kawasan destinasi wisata Badung. Menurutnya, masih ditemukan kendaraan yang menggunakan ruas jalan protokol maupun nonprotokol sebagai lokasi parkir. Bahkan, terdapat kendaraan yang diparkir di atas trotoar.

Karena itu, ia berharap sistem parkir digital tidak hanya digunakan untuk menarik retribusi, tetapi juga mampu menghasilkan data mengenai berbagai pelanggaran parkir di ruang publik. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan penertiban terhadap kendaraan yang parkir di lokasi yang bukan merupakan area perparkiran.

Baca juga:  Fohoway International memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan komitmen "Cinta Tanpa Batas dan Kebajikan"

“Yang jelas, kalau di destinasi, parkir liar masih banyak yang perlu dipertimbangkan,” tegasnya.

Puspa Negara juga mendorong Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Badung memperkuat penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Ia mencontohkan, sejumlah pelaku usaha persewaan sepeda motor masih menggunakan trotoar untuk memarkir kendaraan yang disewakan. Selain itu, terdapat pula kendaraan yang mencari wisatawan dan berhenti atau parkir di badan jalan yang bukan diperuntukkan sebagai area parkir.

Berita Terpopular

Scroll to Top