Puspa Negara: Parkir Digital Harus Sekaligus Jadi Instrumen Penertiban Parkir Liar

“Masalah parkir liar ini masih menjadi persoalan di destinasi. Misalnya, beberapa pelaku usaha persewaan sepeda motor masih memarkir motor persewaannya di atas trotoar. Demikian juga beberapa mobil yang mencari wisatawan dan seterusnya. Ini juga masih parkir di badan jalan yang bukan merupakan area parkir,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Puspa Negara mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Badung bersama Dinas PUPR dan Satpol PP mengambil langkah strategis dalam melakukan penertiban parkir liar, khususnya di kawasan destinasi wisata.

Menurutnya, penataan parkir menjadi penting agar kawasan destinasi tidak semakin semrawut dan persoalan kemacetan tidak semakin parah.

Puspa Negara menilai terdapat persoalan mendasar yang menyebabkan parkir liar masih terjadi. Salah satunya adalah jumlah kendaraan yang sudah melebihi kapasitas jalan dan ruang parkir yang tersedia. Persoalan lainnya adalah masih terbatasnya lokasi parkir di sejumlah kawasan destinasi.

“Kenapa masih ada parkir liar? Tentu ada persoalan mendasar yang harus kita lihat. Persoalan pertama adalah over volume. Jadi, jumlah kendaraan yang ada di destinasi lebih banyak daripada kapasitas jalan dan ruang parkir. Penyebab kedua, tempat-tempat parkir masih sangat terbatas. Hal ini harus diperbanyak,” katanya.

Baca juga:  Dana Konsumen Diduga Dikuasai Tanpa Hak, PT Dewata Artha Jaya/Remax Dewata Diproses Hukum

Karena itu, Puspa Negara mendukung rencana Bupati Badung untuk membeli sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Badung yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas parkir.

Menurutnya, fasilitas tersebut dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, mulai dari underground parking, parkir bertingkat, hingga fasilitas parkir yang menggunakan teknologi.

Ia menilai penyediaan ruang parkir harus menjadi perhatian serius karena perkembangan kawasan pariwisata di Badung berlangsung secara alamiah, sementara sejumlah utilitas pendukung, khususnya fasilitas parkir, belum disiapkan secara memadai.

Kondisi tersebut pada akhirnya membuat ruang-ruang yang semestinya tidak digunakan sebagai lokasi parkir justru dimanfaatkan untuk memarkir kendaraan. Bahkan, sejumlah ruang publik juga berkembang menjadi tempat berjualan dan aktivitas lainnya.

“Ini harus dilakukan penguatan law enforcement, atau penegakan aturan, sehingga tercipta ketertiban di kawasan destinasi,” pungkas Puspa Negara. (red/riza)

Berita Terpopular

Scroll to Top