DENPASAR | Dunia News Bali – Pemerintah Provinsi Bali mendorong pembenahan tata kelola rantai pasok babi secara menyeluruh, mulai dari tingkat peternak, pemeliharaan, transportasi, pemotongan, pengolahan hingga distribusi.
Langkah tersebut dinilai penting bukan hanya untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk daging babi, tetapi juga memastikan peternak tradisional serta desa adat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari mata rantai usaha tersebut.
Dorongan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD), Rabu (8/10/2026), di The Grand Ballroom Four Seasons Hotel Denpasar, mengenai perbaikan tata kelola rantai pasok babi dengan mengintegrasikan prinsip One Health dan One Welfare.
Kasatpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, FGD tersebut merupakan kegiatan kedua yang digelar karena hasil pembahasan sebelumnya dinilai belum cukup signifikan untuk dijadikan referensi dan bahan pertimbangan bagi Gubernur Bali maupun DPRD.

Menurutnya, pembenahan harus diarahkan agar produksi daging babi lokal dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya peternak tradisional.
“Dorongan kuatnya adalah bagaimana dari tata kelola sampai kepada produksi daging babi ini bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat tradisional yang beternak secara tradisional, tetapi dapat memperoleh manfaat langsung terhadap tingkat perekonomiannya,” ujar Rai Dharmadi.
Desa Adat Didorong Jadi Penggerak Ekonomi
Rai Dharmadi mengatakan, salah satu konsep yang didorong adalah memperkuat peran desa adat melalui badan usaha milik desa adat maupun unit usaha yang dapat menopang kemandirian ekonomi masyarakat adat.
Desa adat diharapkan dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah potong hewan (RPH). Sementara pembangunan fasilitas tersebut dapat melibatkan perusahaan yang berkepentingan terhadap sertifikasi serta pemenuhan standar kualitas daging babi.
Dengan demikian, kebutuhan sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran, dapat dipenuhi melalui produk babi lokal yang memiliki kualitas dan spesifikasi sesuai tuntutan pasar.
“Di sana desa adat juga mendapat manfaat secara ekonomi. Desa adat harus menyiapkan sumber daya manusia, termasuk distribusi. Kemandirian desa adat yang kita harapkan itu ke depan bisa berkembang kepada produksi yang lebih besar sampai adanya pabrik yang berstandar internasional,” katanya.
Menurutnya, pola tersebut diharapkan mampu membangun mata rantai ekonomi dari peternak hingga industri sekaligus memberikan ruang bagi desa adat untuk memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Animal Welfare Jadi Bagian Penting
Dalam pembenahan tersebut, aspek kesejahteraan hewan atau animal welfare menjadi salah satu perhatian utama.
Rai Dharmadi menilai cara pemeliharaan, kondisi kandang, proses pemotongan hingga distribusi harus diperbaiki secara terpadu.
Ia mencontohkan kualitas daging babi dapat dipengaruhi oleh bagaimana hewan dipelihara dan ditangani sebelum dipotong.
Menurutnya, perbedaan warna dan kualitas daging tidak terlepas dari pola pemeliharaan maupun proses penanganan hewan.
“Cara pemeliharaannya, kandangnya, termasuk juga memotong babi itu sendiri dan sampai kepada pendistribusian,” jelasnya.
Ia juga menyinggung proses pengolahan babi guling. Penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan hewan mengalami stres dan kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas daging.
FKH UGM: Peternak Sudah Baik, Tinggal Diperkuat
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (FKH UGM), Prof. drh. Agung Budiyanto, M.P., Ph.D., menilai secara umum peternak babi di Bali telah menerapkan pola pemeliharaan yang cukup baik.