Rantai Pasok Babi Bali Dibenahi, Dewa Dharmadi Soroti Animal Welfare hingga Standar HORECA

Menurutnya, penerapan good farming practice harus dimulai sejak tahap peternakan atau on farm. Setelah memasuki tahap pascapanen atau off farm, penerapan standar serta sertifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan keamanan dan kualitas produk.

HORECA Butuh Potongan Daging Spesifik

Wirata menjelaskan, industri HORECA memiliki kebutuhan yang spesifik, termasuk jenis potongan daging tertentu atau premium cuts.

Ia mencontohkan kebutuhan seperti pork belly skin off yang membutuhkan keterampilan khusus dalam proses pemotongan dan penyiapan produk.

“Bukan tidak mampu bersaing dari segi kualitas, tetapi kita belum mampu menyediakan spesifikasi seperti apa yang mereka butuhkan,” tegasnya.

Karena itu, investasi menurutnya tidak cukup hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur.

Sumber daya manusia juga harus diperkuat, termasuk dengan membentuk tenaga terampil atau butcher yang mampu menghasilkan potongan daging sesuai standar dan permintaan industri perhotelan serta restoran.

One Health dan One Welfare

Wirata juga menekankan pentingnya pendekatan One Health dan One Welfare dalam pembenahan rantai pasok babi.

Menurutnya, kesehatan hewan tidak dapat dipisahkan dari kesehatan manusia dan kondisi lingkungan.

Baca juga:  Ariandi Kembali Pimpin Kadin Bali, UMKM dan Pariwisata Jadi Prioritas

“Ternak yang dikelola dengan memperhatikan kesehatan hewan kemudian kesejahteraannya ternyata itu berdampak juga kepada kesehatan manusia dan wellbeing manusia, dan juga terhadap kesejahteraan lingkungan,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, tujuan akhirnya bukan hanya menghasilkan ternak sehat, tetapi juga pangan yang aman, masyarakat yang sehat, lingkungan yang terjaga serta keberlanjutan sumber daya.

Pembenahan Dimulai dari Hulu

Rai Dharmadi mengatakan, pembenahan rantai pasok tidak boleh hanya berfokus pada persoalan di hilir, termasuk masalah limbah.

Menurutnya, perbaikan harus dimulai sejak hulu, sehingga persoalan yang muncul pada tahap akhir dapat diminimalkan.

Ia menegaskan, Satpol PP Bali tidak mengambil kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, tetapi berperan sebagai penggerak agar berbagai pihak dapat duduk bersama mencari solusi.

“Satpol PP di sini bukan mengambil kewenangan OPD lain. Kami sebagai penggerak saja. Dari hulu dulu diperbaiki, baru ke hilir masalah limbah,” katanya.

FGD tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, pakar, perwakilan legislatif, kementerian, pemerintah kabupaten/kota, unsur kesehatan hewan, peternak hingga perusahaan pengolahan limbah.

Baca juga:  Cegah Konvoi Kelulusan, Polsek Jembrana Lakukan Patroli Amankan Kelulusan Siswa

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait tata kelola rantai pasok babi di Bali.

Jaga Kesehatan Ternak dan Ancaman ASF

Agung juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan ternak dari ancaman penyakit, termasuk African Swine Fever (ASF).

Ia berharap Bali dapat terus menjaga kondisi peternakan agar tidak terdampak penyakit yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi peternak.

Menurutnya, kesehatan ternak, kesejahteraan hewan, penerapan biosekuriti serta tata kelola rantai pasok harus berjalan secara bersamaan.

Dengan pembenahan dari hulu hingga hilir, rantai pasok babi Bali diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga memiliki kapasitas memasok kebutuhan industri pariwisata dengan standar kualitas yang semakin baik.

Pada akhirnya, peningkatan kualitas tersebut diharapkan memberikan manfaat berantai, mulai dari meningkatnya produktivitas dan pendapatan peternak, tumbuhnya kemandirian ekonomi desa adat, tersedianya produk berkualitas bagi industri HORECA hingga terjaganya kesehatan manusia dan lingkungan.

Berita Terpopular

Scroll to Top