Selain itu, Rudenim Denpasar merencanakan pemindahan 10 deteni lainnya ke Rudenim Kupang. Pemindahan tersebut masih menunggu persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
Di sisi lain, percepatan proses pendeportasian terus dilakukan. Upaya tersebut menjadi perhatian, terutama karena terdapat deteni lanjut usia serta adanya keterbatasan anggaran makan yang dialokasikan untuk 30 orang setiap bulan.
Wilayah kerja Rudenim Denpasar juga cukup luas. Tidak hanya menangani wilayah Provinsi Bali, Rudenim Denpasar turut memiliki cakupan kerja di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Rudenim Denpasar menerima deteni dari seluruh Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah di Bali, serta Kantor Imigrasi yang berada di wilayah NTB.
Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 30 September 2026, tercatat sebanyak 177 orang menjalani pendetensian di Rudenim Denpasar.
Dalam periode yang sama, sebanyak 143 orang telah dideportasi, sedangkan tujuh deteni dipindahkan ke rumah detensi lainnya.
Aktivitas tertinggi tercatat pada April 2026. Dalam kurun waktu 30 hari pada bulan tersebut, Rudenim Denpasar mencatat 28 tindakan pendetensian dan 29 pendeportasian.
Teguh menjelaskan, lama proses deportasi setiap deteni tidak selalu sama. Waktu yang dibutuhkan dapat berbeda karena dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kemampuan deteni dalam membiayai tiket perjalanan.
Apabila deteni tidak mampu membiayai tiket secara mandiri, Rudenim akan mengupayakan sumber pembiayaan melalui keluarga atau kerabat, perwakilan negara asing seperti kedutaan besar maupun konsulat, serta penjamin atau sponsor.
Persoalan dokumen perjalanan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan proses deportasi berlangsung lebih lama.
Penundaan dapat terjadi apabila kewarganegaraan seorang deteni belum terkonfirmasi, dokumen perjalanan sudah tidak berlaku, atau deteni tidak memiliki dokumen perjalanan.
Selain aspek administrasi, kondisi kesehatan turut menjadi pertimbangan. Deteni yang membutuhkan penanganan medis tertentu harus dipastikan memenuhi persyaratan kesehatan, termasuk ketentuan fit to fly sebelum proses pemulangan dilakukan.
Proses hukum juga dapat memengaruhi waktu pelaksanaan deportasi. Deteni yang masih diperlukan dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan dapat tetap ditahan berdasarkan permintaan resmi dari aparat penegak hukum.
“Pada prinsipnya, apabila seluruh aspek biaya, status kewarganegaraan, dokumen perjalanan, administrasi, dan kondisi kesehatan telah terpenuhi, serta tidak ada lagi keterkaitan dengan proses penegakan hukum, maka proses pendeportasian akan segera dilaksanakan,” tutup Teguh.
Kegiatan Media Gathering tersebut turut dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Ramdhani, Karudenim Denpasar Teguh Mentalyadi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kepala DPMPTSP Provinsi Bali, Kepala Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol, dan Fasilitasi Provinsi Bali, serta jajaran pejabat administrator dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Bali. (dnb13)