“Kalau UMKM mendapatkan sertifikat halal, itu menjadi nilai tambah bagi UMKM sehingga bisa meningkatkan omzet. Kemudian daya tarik wisata juga datang ke sini,” katanya.
Nurlanto menegaskan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan usaha makanan modern. Berbagai produk dan usaha tradisional yang berkembang di tengah masyarakat juga perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Semua bisa. Apapun produknya yang masuk dalam ketentuan, harus diperhatikan aspek sertifikasi halalnya,” tegasnya.
Narasumber kegiatan, Dr. Mohammad Fawald L, S.Ag., M.Pd.I., menjelaskan mengenai kewajiban sertifikasi halal serta ketentuan yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha.
Ia mengingatkan pelaku UMKM mengenai batas waktu yang berkaitan dengan kewajiban pencantuman status halal pada produk yang dipasarkan.
“Pada 16 Oktober menjadi batas akhir bahwa produk yang dipasarkan harus mempunyai label sertifikat halal. Kalau tidak mempunyai label sertifikat halal, harus mencantumkan bahwa produk tersebut tidak halal,” kata Mohammad Fawald.
Karena itu, ia mendorong pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal dan tidak menunda pemenuhan ketentuan tersebut. Selain memenuhi kewajiban, sertifikasi juga dinilai memberikan kepastian informasi kepada konsumen.
Sementara itu, Ketua Yayasan Forkom Sahabat Surga Bali, Komang Fatimah Arsini, mengatakan pihaknya berupaya menjembatani para pelaku UMKM agar dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis.
Fatimah menilai legalitas menjadi salah satu fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang, naik kelas, dan mampu berkompetisi di pasar yang lebih luas.
“UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Namun, untuk bisa naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas, legalitas adalah kunci utama,” katanya.
Ia juga berharap adanya dukungan pemerintah dan pihak terkait untuk membantu meringankan beban biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, termasuk melalui pembebasan maupun subsidi.
“Kami berharap ada bantuan untuk menggratiskan sertifikat halal bagi UMKM,” harapnya.
Melalui kegiatan pendampingan legalitas dan sertifikasi halal tersebut, sinergi antara pemerintah, DPRD, organisasi masyarakat, yayasan, pendamping halal, dan pelaku UMKM diharapkan semakin kuat.
Semakin banyak produk UMKM yang memiliki legalitas serta kepastian status halal, semakin terbuka pula peluang untuk memperluas pasar. Di sisi lain, langkah tersebut diharapkan ikut mendukung Bali sebagai destinasi pariwisata yang semakin inklusif dan nyaman bagi wisatawan dari berbagai latar belakang. (dnb13)