“Jangan sampai PT JH ini menjadi tempat pencucian uang, mungkin beli sangat murah, kemudian pelan-pelan dijual mahal akhirnya tidak bangun-bangun juga. Buktinya kan ini tidak dibangun-bangun. Nah karena bali punya tradisi, adat, budaya, dan agama, yang sangat akrab dengan tanah. Biarpun siapapun itu yang punya disini, hak masyarakat bali yang lahir di bali dimanapun dia mau sembahyang mandi di laut, itu tidak boleh (dilarang), kalau anggota dewan dihentikan (dilarang masuk) apalagi masyarakat, apalagi para pemangku, itu sangat disayangkan,” sebutnya.
Setelah serangkaian diskusi di lapangan, pansus mengambil keputusan awal. Dewa Nyoman Rai menyampaikan bahwa seluruh aktivitas proyek dihentikan sementara, dan akses bagi desa adat harus dibuka. Ia menegaskan penghentian ini bersifat sementara hingga seluruh dokumen dan penjelasan disampaikan dalam pertemuan selanjutnya di kantor DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Ketua Komisi II DPRD Badung, Luwir juga mempertegas putusan tersebut. Ia meminta Satpol PP Provinsi dan Badung memasang police line, menghentikan seluruh kegiatan di area proyek, serta membuka pintu gerbang agar masyarakat dapat melanjutkan renovasi pura.
Soal Keputusan itu, pihak PT JH melalui Igan menyatakan kesediaan mengikuti arahan pansus. “Intinya kami akan mengikuti arahan termasuk perizinan semuanya kita akan siapkan, jadi kami menunggu untuk dipanggil, supaya semuanya clear,” pungkasnya. (Red)