Sidak Memanas! DPRD Bali Segel Proyek Jimbaran Hijau Gegara Akses Pura Diblokir

Foto: ilustrasi

Namun Supartha menilai penjelasan itu tidak konsisten. Ia mempertanyakan mengapa akses dibatasi jika perusahaan mengklaim memberi ruang bagi umat. “Tadi bilang di kawasan kasih ruang. Sekarang kenapa ditutup? Sudah buat surat undangan, harusnya tahu kami hadir. Kenapa masih ditutup seperti itu?” tanyanya.

Kuasa Hukum Promas Law Firm yang mewakili Pengempon Pura Belong Batu Nunggul, I Nyoman Wirama, menimpali bahwa renovasi pura merupakan bagian dari ibadah. Ia menyampaikan bahwa beberapa kali terjadi larangan masuk oleh pihak Jimbaran Hijau sehingga sampai saat ini renovasi tidak kunjung bisa dijalankan. Dalam suasana memanas itu, sejumlah warga adat yang ikut menyaksikan turut meneriakkan keberatan. “Saya klarifikasi dulu. Ya, pada intinya kalau diartikan secara luas, renovasi itu termasuk bagian dari beribadah,” tuturnya.

Perdebatan kemudian beralih kepada persoalan akses. Igan, menegaskan pura berada di atas tanah milik PT JH, sementara Supartha dari Pansus TRAP menekankan pentingnya membedakan persoalan status tanah dengan akses beribadah. Ketika Supartha mempertanyakan siapa yang lebih dahulu ada, pura atau pengembang, jawaban Igan yang menyebut Jimbaran Hijau ‘lebih dulu’ memancing keributan warga yang sontak berseru bahwa pura jauh lebih awal sudah berdiri.

Baca juga:  KPK Tahan Bupati Muara Enim Edison Usai Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi

Di tengah suasana riuh, Kerta Desa Adat Jimbaran, I Nyoman Tekat, memaparkan sejarah terbentuknya akses jalan dan peralihan tanah dari PT Citratama Selaras (CTS) ke Jimbaran Hijau. Ia menjelaskan sejak 1994 tanah tersebut cenderung telantar hingga akhirnya terjadi peralihan hak guna bangunan (HGB) ke pihak baru.

Penjelasannya merinci proses tukar menukar lahan, penggusuran warga, hingga dugaan bahwa perpanjangan HGB dilakukan tanpa pemanfaatan optimal lahan yang diberikan pemerintah. Tekat mempertanyakan mengapa tanah yang telantar bertahun-tahun dibiarkan tanpa ada tindakan tegas dari negara.

Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi turut menegaskan masalah penataan wilayah. “Tentu, kaitan dengan penataan, pembangunan penataan, apalagi itu berdasarkan HGB, harus ada izin. Buat jalan akses jalan pun harus ada izinnya,” ujarnya. Ia juga menyebut sempat tersinggung dihalangi ketika memasuki lokasi padahal rombongan pansus sudah menyerahkan surat resmi.

Anggota Pansus, I Ketut Rochineng, menyoroti peralihan lahan dari PT Citratama Selaras ke PT Jimbaran Hijau yang dinilai tidak wajar. Perpanjangan HGB yang muncul di tengah masa berlaku disebutnya perlu diselidiki. Ia menyatakan aspek hak atas tanah harus ditelusuri terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah perizinan dan operasional.

Baca juga:  Tiga Komplotan Penipu Jual Beli Tanah di Jalan Kampus Udayana Dituntut Tinggi

Sekretaris Pansus TRAP, I Dewa Nyoman Rai, juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam argumen pihak legal PT Jimbaran Hijau. Ia menilai jawaban mengenai legal standing dan dokumen pendukung belum konsisten. Ketika ditanya soal AMDAL, Igan menjawab bahwa dokumen tidak dibawa saat itu, dan seluruh dokumen akan diserahkan kemudian. “Prinsipnya kita nggak akan berani ngapain-ngapain sebelum ada dokumen resmi,” jawab Igan.

Dari DPRD Badung, I Wayan Luwir Wiana menambahkan bahwa masyarakat Jimbaran telah lama menyampaikan keresahan terkait aktivitas perusahaan di wilayah tersebut. Ia menegaskan perlunya akses dibuka agar renovasi pura dari hibah provinsi bisa dilanjutkan, dan seluruh persoalan akan dibahas lebih dalam dalam rapat kerja pansus.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Pansus TRAP, Dr Somvir, menilai kawasan tersebut seperti ditelantarkan dalam jangka panjang. Ia memperingatkan agar lahan tidak menjadi sarana permainan bisnis dan menekankan pentingnya menjaga nilai adat Bali yang melekat pada tanah, termasuk hak masyarakat untuk menjalankan ritual keagamaan tanpa hambatan.

Berita Terpopular

Scroll to Top